Belajar Dari NU: Oligarki Politik & Peran Ormas Masa Depan

oligarkiDengan karyanya Reinventing Government (1992) David Osborne dan Ted Gaebler telah memberikan inspirasi, bahwa administrasi publik harus dapat beroperasi layaknya organisasi bisnis, efisien, efektif, dan menempatkan masyarakat sebagai stakeholder yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Dalam konsep good governance, “accountability is a key requirement of good governance” (UN, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2004). Richard C. Box, (1998) memberikan ruang yang lebih besar terhadap peran masyarakat sebagai warga negara. Dalam bingkai pemerintahan di Indonesia hal ini dapat ditelusuri dalam koridor UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Secara formal, undang-undang tersebut memberikan kerangka yang cukup ideal bagi terwujudnya keadaan politik lokal yang dinamis dan demokratis terhadap partisipasi masyarakat di setiap daerah.

Disisi lain terjadi penguatan media sebagai ekses dari globalisasi, dalam mempengaruhi hingga mampu menghegemoni dan membentuk kehendak umum dalam mengatasi persoalan sektoral. Apa yang terjadi di Mesir, Libya dan beberapa kawasan di Timur Tengah membuktikan hal tersebut. Kita menyaksikan betapa mobilisasi massa melalui opini media sosial yang dilakukan secara sistematis mampu melakukan perubahan kepemimpinan nasional. Di dalam negeri sendiri kita menyaksikan betapa media mampu menggerakkan kepedulian publik dalam kasus Prita atau Cicak Vs Buaya. Dalam hal ini, Gramsci berpendapat bahwa media memiliki peran sebagai alat hegemoni terhadap pembentukan kehendak umum. Persoalannya, hegemoni yang berlangsung saat ini apakah dilakukan melalui integritas ideologis.

Perkembangan selanjutnya, trend globalisasi sangat mempengaruhi proses-proses politik di seluruh negara di dunia, termasuk berpengaruh terhadap demokratisasi di Indonesia. Globalisasi bukan saja ditandai oleh ketergantungan antar negara dan terintegrasinya sistem-sistem ekonomi dan sosial, tetapi juga, dan lebih penting lagi, menimbulkan gejala-gejala baru berupa de-statisation dan de-nationalisation. Gejala-gejala itu ditandai oleh berkurangnya peran negara sebagai akibat liberalisasi pasar dan terbentuknya konfigurasi baru hubungan pemerintah pusat dan lokal. Lebih lanjut, globalisasi menyebabkan perubahan-perubahan politik secara mendasar, yaitu dengan bercampur-baurnya kepentingan dan kewenangan aktor-aktor negara, bisnis dan masyarakat sipil di tingkat global, nasional, regional dan lokal. Akibatnya, proses-proses politik demokratis, baik untuk merumuskan dan menjalankan kepentingan publik, hingga fungsi kontrol media dalam survei publik didominasi oleh aktivitas berorientasi ekonomi-pasar yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan modal para aktor yang bermain di dalamnya. Yang terpinggirkan dari proses seperti itu adalah hak publik untuk berpartisipasi di dalam proses-proses perumusan kebijakan publik. Di Indonesia, studi yang dilakukan Demos pada 2003/2004 dan 2007 serta paparan Robison dan Vedi Hadiz (2004), misalnya, memperlihatkan demokratisasi politik yang cenderung oligarkis. Terjadi dominasi elit ditingkat lokal yang tidak memberikan kontribusi positif terhadap kalangan akar rumput (grass root).

Belajar dari NU

Dalam konteks Nahdhatul Ulama (NU), perkembangan politik demokratis tidak bisa dipisahkan dari pesantren sebagai entitas politik selain sebagai lembaga pendidikan yang merupakan basis gerakan NU. Persaingan para elit NU dalam memperebutkan kekuasaan baik pusat ataupun daerah, menunjukkan bahwa NU telah jauh masuk dalam pusaran liberalisasi politik. Elit NU yang memilih terjun dalam politik pragmatis ini membuat mereka terfragmentasi di partai politik. Perebutan akses politik ini jelas sarat kepentingan ekonomi pribadi ataupun golongan. Figur kiai yang biasanya disegani masyarakat NU juga masuk dalam pusaran politik pragmatis, terutama didaerah basis suara NU. Implikasinya terjadi delegitimasi peran kiai sebagai culture broker atau agent of change.

Menurunnya jumlah santri dibeberapa  pesantren yang kiainya berpolitik memberi bukti terjadinya delegitimasi tersebut. Saidin Ernas (2011) dalam studinya menyebutkan bahwa, banyak pesantren yang mengalami penurunan kualitas karena kiai atau pimpinan pesantrennya lebih sibuk berpolitik. Pesantren yang terlampau aktif dalam peran politiknya (political oriented) sangat mungkin akan ditinggal oleh santrinya. Sebab orang tua santri yang kritis akan lebih memilih pesantren yang lebih menjaga independensinya terhadap politik praktis. Pada titik ini, dapat disimak bahwa masyarakat yang sebelumnya sangat menghormati pesantren dan selalu mengikuti anjuran dan arahan pesantren mempunyai dasar untuk menentang legitimasi fatwa pesantren, khususnya dalam isu-isu sosial dan politik, terutama dalam kasus pemilu.

Lemahnya penegakan hukum, rendahnya komitmen pemerintah terhadap perlindungan kaum minoritas, persoalan kesejahteraan masyarakat, perilaku koruptif para birokrat hingga rendahnya empati sosial para wakil rakyat di senayan. Kondisi politik ini menurut Prof. Azumardi Azra telah menyebabkan terjadinya kelelahan politik (political fatique) yang berujung pada apatisme politik. Padahal baik di negara yang sudah mapan dengan demokrasi maupun yang masih dalam proses konsolidasi seperti Indonesia, apatisme politik jelas tidak menguntungkan. Dalam konteks Indonesia, apatisme politik dapat mengakibatkan kian terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi, seperti pemberdayaan pranata dan institusi demokrasi semacam partai politik, lembaga perwakilan rakyat (DPR); penciptaan good governance dan pemberantasan korupsi; penguatan kultur politik demokratis, civic culture (budaya kewargaan) dan civility (keadaban); serta penegakan hukum. Jika agenda-agenda ini telantar, bisa dipastikan konsolidasi demokrasi di negeri ini tidak bakal pernah berakhir. Sebaliknya, yang terus berlanjut adalah kerancuan, anomali, dan kekisruhan politik yang menghambat akselerasi Indonesia menjadi sebuah negara yang bermartabat dan disegani negara-negara lain.

Apatisme masyarakat terhadap politik secara struktural merupakan bagian dari alienasi politik. Alienasi politik seperti dijelaskan oleh Lane dalam bukunya, Political Ideology, memiliki definisi umum sebagai keterasingan orang terhadap pemerintah dan politik dalam masyarakatnya sehingga memunculkan penolakan terhadap kegagalan politik (Lane,1962). Masyarakat yang acuh tak acuh pada setiap agenda politik nasional maupun daerah dapat ditempatkan sebagai floating mass yang hanya diaktifkan dimasa pemilihan. Fakta ini terjadi manakala NU hanya dimanfaatkan menjadi pengumpul suara (vote gather) bukan sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun demokrasi yang lebih baik.

Pada sisi lain, di tengah wabah apatisme politik, bakal selalu ada orang yang sampai pada puncak frustrasinya dan akhirnya mengambil jalannya sendiri. Contoh paling akhir dari sikap ini adalah aksi aktor senior Pong Hardjatmo menaiki atap gedung DPR untuk menuliskan tiga kata, ”jujur, adil, tegas”, yang mengungkapkan kegusarannya pada situasi politik dan kepemimpinan yang tidak menentu. Hal yang sama terjadi dalam kasus konflik sosial, pertikaian antar suku/agama hingga tindak kekerasan ormas dan terorisme yang berkedok agama. Semua kondisi diatas membuktikan adanya kemacetan komunikasi politik seiring tidak terwakilinya aspirasi masyarakat oleh elit politik, meski sesuai mekanisme politik demokrasi masyarakat telah memilih para wakilnya melalui pemilu.

Agar komunikasi politik berjalan dengan baik maka keberadaan ormas menjadi penting sebagai perantara komunikasi politik. Sehingga sesuai platform dasar yang digariskan para pendirinya, semua ormas perlu berperan sebagai perantara komunikasi politik, sebuah peran yang dalam ilmu komunikasi disebut sebagai peran “opinion leader”. Untuk melaksanakan peran tersebut semua ormas perlu mendayagunakan tiga elemen dasar. Pertama, pembenahan fungsi kultur sosial (moralitas politik)  pesantren yang terdegradasi oleh perilaku para elitnya. Kedua mendayagunakan kelembagaan media sebagai ruang publik alternatif yang dapat menjadi kekuatan potensial. Ketiga, membangun kemandirian masyarakat tentang apa yang harus dilakukan untuk memungkinkan berlangsungnya fungsi pengendalian terhadap urusan-urusan publik dan kesetaraan warga negara dalam politik demokrasi yang dibangun.  Peran yang dimaksud merupakan upaya ntuk membangun budaya politik yang sehat dalam politik demokrasi Indonesia, pemerintahan yang benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s