KUR, Inklusi Keuangan dan Ormas Keagamaan

Inklusi KeuanganPermodalan merupakan masalah yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha, banyak usaha yang berkembang karena didukung modal yang kuat. Tidak sedikit usaha yang berprospek bagus dan memiliki nilai jual yang tinggi, namun karena keterbatasan modal menyebabkan para pelaku, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kesulitan mengembangkan usahanya. Untuk mengatasi masalah permodalan tersebut  pemerintah  lalu melaksanakan  program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yakni pinjaman dana yang disalurkan oleh bank-bank milik pemerintah untuk  para pelaku UMKM yang mempunyai usaha minimal berjalan enam bulan. Adapun layak atau tidaknya pelaku UMKM memperoleh KUR adalah wewenang pihak perbankan melalui survei ke lokasi usaha dan persyaratan lain seperti melampirkan KTP, KK, foto, dan surat keterangan usaha. Jika dari hasil survei dan analisa usaha tersebut memiliki prospek yang bagus, maka pihak perbankan memberikan KUR dengan proses pencairan 3–5 hari kerja.

KUR merupakan Program Pro Rakyat Klaster 3 yang diluncurkan Presiden SBY di Gedung BRI, Jakarta Pusat, 5 November 2007 sebagai implementasi financial inclusion yang bertujuan memberikan kemudahan kredit bagi pelaku UMKM yang kini penyalurannya diperluas dari semula hanya 6 bank kini menjadi 33 bank meliputi 7 bank nasional dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dana KUR yang sudah dikucurkan sejak November 2007 hingga Februari 2013, hampir sebesar Rp 100 triliun dengan penerima manfaat mencapai 7,61 juta pelaku UMKM. Berbagai usaha yang mendapat manfaat KUR cukup beragam meliputi perdagangan, perikanan, pertanian, pertenakan, perkebunan, jasa dan lain sebagainya.

Ada tiga (3) pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Pertama adalah pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM).Pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut penjaminan kredit. Kedua, lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Ketiga, perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi. Sinergitas tiga pilar ini amatlah penting, terlebih UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Akan tetapi jika dilihat kondisi UMKM di Indonesia, dapat dikatakan bahwa UMKM kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini terlihat dalam laporan Bank Indonesia dimana 60 hingga 70% sektor UKM kita belum mendapatkan akses permodalan.

Perluasan Akses KUR dan Pemberantasan Kemiskinan

Padahal Indonesia tengah bersiap untuk mengikuti pasar bebas ASEAN tahun 2015, saat dimana masing-masing negara ASEAN akan bersaing mencari pasar sebesar-besar. Namun beberapa kalangan pesimis Indonesia bisa bersaing dengan negara lainnya. Pasalnya banyak sektor usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia yang belum mendapatkan akses bantuan permodalan dari pemerintah. Ini tantangan kita bagaimana sektor UKM kita bisa mendapatkan akses permodalan sehingga ada dukungan mengembangkan usaha saat pasar bebas ASEAN 2015 terlebih dengan potensi tabungan masyarakat yang ada.

Hasil survei BI yang menyebutkan rumah tangga yang memiliki tabungan, baik pada lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan nonbank (LKNB) dan non lembaga keuangan (NLK) tercatat 48%. Di dalamnya, bank masih menjadi pilihan rumah tangga untuk menyimpan uang, yakni 44,23%. Terlihat bahwa angka kesadaran masyarakat untuk menatabukukan transaksi keuangan masih sangat rendah. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa  54,90% rumah tangga Indonesia belum memiliki utang dari lembaga keuangan. Hanya 45,10% rumah tangga yang memiliki akes terhadap pinjaman mikro dan dari jumlah tersebut hanya 19,558% yang memiliki akses terhadap pinjaman bank.

Preferensi sumber pinjaman juga berbeda, yakni masyarakat berpenghasilan rendah lebih banyak meminjam pada NLK, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas lebih banyak meminjam ke bank. Mekanisme ini mengakibatkan masyarakat bawah banyak terjebak dalam ekonomi rente berbunga tinggi. Hal ini salah satunya dilatar belakangi oleh akses yang berlebih terhadap layanan jasa perbankan di Jawa dan Bali, jika dibandingkan dengan di wilayah timur Indonesia. Terbukti dengan penyaluran KUR hingga sebesar Rp. 82,3 triliun yang lebih banyak terserap di provinsi-provinsi di Pulau Jawa dibandingkan provinsi lainnya di luar Pulau Jawa Atas kondisi ini penguatan program KUR sebagai salah satu bentuk implementasi financial inclusion menjadi hal yang mendesak harus dilakukan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui edukasi keuangan, pemetaan informasi keuangan, fasilitas intermediasi, saluran distribusi, dan regulasi yang mendukung dengan melibatkan semua pihak terkait

Untuk mengembangkan financial inclusion, perlu mempertimbangkan kesesuaian yang saling mendukung antara tiga komponen, yaitu pengentasan kemiskinan, stabilitas keuangan, dan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas keuangan dilakukan dengan mendorong regulasi yang mendukung perlindungan konsumen dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mendorong pengembangan ekonomi lokal. Sedangkan pengentasan kemiskinan dilakukan dengan cara menyasar kelompok miskin dalam pengembangan financial inclusion, inisiatif itu antara lain program pendidikan keuangan (Ayo ke Bank), promosi produk tabungan dengan biaya rendah (Tabunganku), peningkatan kapasitas bank pembiayaan/ perkreditan rakyat, program kemitraan, penyusunan database UKM, pilot project dan panduan pelaksanaan bank tanpa kantor cabang (branchless banking).

Ormas  dan Penguatan Kredit Usaha Rakyat

Dalam mewujudkan hal tersebut perlu ada gerakan bersama antara pemerintah daerah dan ormas  dalam memperkuat akses dan kapasitas pelaku UMKM dimasyarakat untuk penyerapan KUR. Membangkitkan semangat kewirausahaan (berbisnis) masyarakat untuk melahirkan sebanyak mungkin pebisnis di kalangan masyarakat. Semakin banyak pengusaha, angka pengangguran tentu dapat kita perkecil, dan otomatis derajat kesejahteraan masyarakat tumbuh. Sehingga salah satu agenda pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tentang peningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Sejauh ini upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain melalui pemberdayaan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dan selaras dengan fungsi dan keberadaannya, organisasi massa (Ormas)  menempati posisi penting dan strategis. Terlebih nomenklatur pendirian Ormas  merupakan lokomotif yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

Fakta-fakta ini secara historis mudah kita temukan, seperti keberhasilan 16 Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh R. M. Tirto Adipuro di Bogor pada tahun 1905. Atau keberhasilan Haji Samanhoedi, pedagang muslim, pengusaha batik dari Solo, Jawa Tengah, untuk merajut potensi ekonomi masyarakat dengan cara mengumpulkan pedagang bumi putra dalam sebuah organisasi yang disebut “Perkumpulan Rekso Rumekso” pada tahun 1909. Haji Samanhoedi bersama-sama saudara agar batik di Lawean Solo mengembangkan Sarekat Dagang Islam tersebut lebih luas lagi. Kemudian ketika HOS Tjokroaminoto bergabung, Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. Sejak saat itulah Sarekat Islam terus berkembang pesat. Di tangan Tjokroaminoto, SI berkembang dan merambah ke akar rumput di pedesaan. Keanggotaannya tidak lagi hanya pedagang tetapi meliputi kalangan yang lebih luas. Walaupun pada akhirnya SI lebih dikuasai oleh para kaum terpelajar ketimbang pedagang karena itu orientasinya bergeser dari ekonomi menjadi sangat politis. Sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa SI adalah perkawinan kaum pedagang dengan cendikiawan.

Contoh yang tidak kalah menariknya adalah apa yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang terkenal dengan ucapannya, “Jangan mencari hidup dari Muhammadiyah tapi hidupkanlah Muhammadiyah”. Ia kerap mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi orang yang mandiri secara ekonomi. Hasilnya cukup mencengangkan, pada tahun 1916, kaum saudagar yang menjadi anggota persarekatan Muhammadiyah mencapai 47% dari total anggota Muhammadiyah. Bandingkan dengan anggota dari kalangan pamong praja yang hanya 18,1 % dan ulama yang hanya 12,1%. Komposisi seperti inilah yang membuat Muhammadiyah dapat melakukan pemberdayaan ekonomi anggotanya. Hasilnya, Muhammadiyah. mampu mendirikan panti asuhan, membangun sekolah dan rumah sakit secara mandiri. Cukup menarik juga jika kita mencermati kelahiran Nahdlatul Ulama. Delapan tahun sebelum NU berdiri, tepatnya pada 1918, K.H Hasyim Asy‟ari mendirikan Syirkah al-„Inan, semacam koperasi yang dimiliki oleh Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan para Saudagar). Pada waktu itu, Hasyim Asy‟ari berpidato dan mengatakan, “Wahai Putra bangsa yang cerdik pandai, ustadz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan badan usaha ekonomi …?” Demikianlah, pada tahun 1926, Nahdlatul Tujjar yang selanjutnya menjadi Nahdlatul Ulama berdiri menjadi sebuah organisasi yang lebih modern. Kiprahnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi tetap menjadi spirit yang mendasari aktivitasnya. Ada satu peristiwa masa lalu yang layak direnungkan. Pada tahun 1930, NU membuat program, mempersilahkan warganya memasang lambang NU dan merek Nahdlatul Ulama pada setiap produknya, seperti pakaian, sajadah, rokok dan sarung. Semua label dicetak di percetakan NU. Tiga contoh di atas cukup untuk dijadikan bukti betapa besarnya potensi ormas  dalam hal pemberdayaan ekonomi.

Hal ini penting pula dalam mengembalikan fungsi civil society Ormas, yang saat ini terkesan lebih pragmatis dan politis. Sehingga tidak hanya fokus pada dakwah, pendidikan dan sosial, tetapi juga menyentuh pada persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan untuk menegaskan kembali komitmen ormas  terhadap peningkatan kesejahteraan. Terhadap tantangan saat ini dan kedepan setidaknya ada agenda yang perlu dilakukan oleh pihak perbankan dan Ormas  dalam kaitannya dengan memperluas akses kredit usaha rakyat. Di antara agenda yang mendesak untuk segera dilakukan adalah MoU (nota kesefahaman) untuk melakukan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah berbasis komunitas, penguatan capacity building pengelolaan usaha berbasis komunitas hingga pada pelatihan-pelatihan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas. Komunitas yang dibangun ini tiada lain adalah UMKM itu sendiri, pilihan ini setidaknya didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, UMKM dapat menjadi basis ekonomi nasional. Sejarah membuktikan ketika umat menghadapi krisis ekonomi nasional, ekonomi kerakyatan, nama lain dari UMKM, ternyata memiliki ketangguhan yang luar biasa. UMKM ternyata bertahan dari gempuran krisis. Sebabnya adalah, UMKM berdasarkan pada ekonomi riil sebagaimana yang dipraktekkan masyarakat. Kedua, UMKM sepanjang dikelola dengan baik, profesional dan modern, dipastikan akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dalam menyerap tenaga kerja UMKM sebenarnya tidak memerlukan persyaratan yang kompleks. Kuncinya adalah kemauan dan kesungguhan. Ketiga, UMKM itu sendiri akan menghasilkan produk dalam bentuk barang murah yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Jika UMKM ini dapat berfungsi secara baik, maka pengangguran yang telah menjadi masalah bangsa yang sangat akut akan segera dapat diatasi

Tentu hal ini dapat menjadi jawaban atas tidak mudahnya pihak perbankan untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat miskin yang belum bankable, yang tentunya karakternya akan sangat berbeda dengan kelompok masyarakat yang sudah terbiasa berhubungan dengan lembaga keuangan atau perbankan.  Tentang adanya persepsi di masyarakat yang keliru terhadap keberadaan KUR. Hingga persoalan tentang harus dimilikinya cabang-cabang yang sangat luas sampai ke pelosok pedesaan, dan sumberdaya manusia untuk menjangkau nasabah KUR sampai ke tingkat pedesaan. Oleh sebab itu upaya memperluas akses dan kapasitas penyerapan KUR di Indonesia melalui pihak perbankan yang diinisiasi oleh beberapa Ormas di Indonesia perlu didukung semua pihak. Mengingat Ormas di Indonesia merupakan salah satu mitra penting perbankan karena mereka memiliki sumber daya yang besar, baik dari segi komposisi, kuantitas maupun kualitasnya. Ormas memiliki potensi yang besar untuk memotivasi masyarakat dengan ‘bahasa komunitas’ mereka. Komunitas pelaku usaha yang well educated diharapkan menjadi jembatan untuk memotivasi lingkungannya agar menjadi pelaku-pelaku usaha cerdas yang well informed. Sehingga peningkatan akses dan penyerapan KUR tidak hanya secara kuantitas, tetapi berarti juga dalam hal kualitas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s