Pentingnya Pendidikan Ekonomi dan Humanisme Pancasila

Garuda PancasilaSetengah abad yang lalu Presiden Sukarno mengemukakan visi tentang masa depan seluruh bangsa di dunia senantiasa menghadapi gelombang besar peradaban yang tidak terhindarkan. Sehubungan dengan itu diperlukan interpretasi kembali (reinterpretation) terhadap nilai inti atau pandangan hidup (way of life) kita untuk mengantisipasi tuntutan zaman. Berikut ini petikan pidato beliau pada 1 September 1961 di hadapan Konferensi Negara-negara Nonblok I di Beograd:    

“Kita hidup dalam masa yang gegap-gempita, suatu masa yang penuh dengan bahaya. Keadaan ditimbuni dengan kesulitan-kesulitan, namun kita tidak boleh melarikan diri dari kesulitan-kesulitan ini, kita harus mengatasi keadaan itu. Akan tetapi dogma-dogma dari masa lampau yang tenang tidak setara dengan masa sekarang yang membadai. Karena peristiwa kita baru, maka kita harus berpikir kembali, kita harus bertindak kembali, kita harus membentuk kembali, kita harus membentuk lagi kembali. …” (Sukarno, 1985: 104).  

Betapa perlunya setiap negara-bangsa mengantisipasi gelombang perubahan zaman menuju tata hubungan dunia baru tetap relevan hingga hari ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 September 2009 menyatakan misinya dalam pidato bertemakan “Harmony among Civilization” di Universitas Harvard bahwa di abad 21 tidak perlu ada perbenturan peradaban atau agama, melainkan masyarakat global bisa mencapai harmoni atau toleransi antarsemua peradaban dan agama (Suara Karya, 24 September 2009). Akhir-akhir ini, Presiden SBY dalam kesempatan menerima pimpinan US ASEAN Business Council di Kantor Presiden pada 7 Juni 2012 menyatakan bahwa pengembangan ekonomi ASEAN pertama-tama harus mempertimbangkan terwujudnya ASEAN yang damai, stabil, dan demokratis. Kedua, harus berkelanjutan dan mempertimbangkan harmoni antar peradaban (http://www.presidensby.info).

Atas kondisi ini, tentu maka usaha strategis perlu dilakukan adalah dengan pengkajian kembali terhadap inti budaya atau way of life bangsa kita, yaitu Pancasila. Pengkajian kembali terhadap nilai-nilai keutamaan (virtue values) Pancasila ini perlu dilakukan dalam tataran filosofis yang berjangkar pada pemaknaan humanisme Pancasila.

Peran Penting Pendidikan Ekonomi

Pengajaran Ilmu Ekonomi di Indonesia baik di sekolah menengah terlebih perguruan tinggi sangat didominasi oleh pemikiran-pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik, pun dalam kehidupan yang lebih luas dalam praktek pengaturan perekonomian negara kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangat kentara dengan nuansa ilmu ekonomi klasik dan neoklasik yang nota bene adalah model ekonomi kapital liberal, lahirnya kebijakan-kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh para ilmuan dan ahli ekonomi yang menduduki posisi strategis bidang perekonomian yang banyak menamatkan studinya di negara-negara yang melahirkan sistem ini terutama Amerika, menurut Mubyarto pada masa era orde banyak teknokrat-teknokrat dari Universitas Indonesia yang diangkat menjadi menteri terutama pada beberapa pos strategis dibidang perekonomian sehingga melahirkan julukan baru bagi Fakultas Ekonomi UI ini sebagai Fakultas yang mengajarkan paham liberal. Nasution (2008) juga menyatakan bahwa saat ini ilmu ekonomi yang diajarkan di Kampus maupun sekolah merupakan ilmu ekonomi yang dikembangkan dari praktik ekonomi barat, tepatnya ilmu ekonomi neoklasik, baik monetarist maupun keynesian dan pengajaran ekonomi ini menjadi doktrin sehingga dalam praktiknya ekonomi pasar yang dilandasi oleh faham neoklasik menjadi lebih dominan dalam aktifitas ekonomi di Indonesia, baik dalam tataran pelaku usaha, konsumen maupun pengambil kebijakan.

Pengajaran ekonomi klasik dan neoklasik khususnya di Indonesia tidaklah dapat disalahkan karena disatu sisi sebagai negara berkembang yang ingin melakukan akselerasi dalam pembangunan harus melakukan berbagai terobosan dan mengadopsi berbagai kemajuan dari perkembangan dunia yang ada. Akan tetapi semangat untuk mengikuti kemajuan dan perkembangan dengan mengadospinya secara mentah-mentah tanpa adanya proses seleksi dan kesepkatan secara nasional yang mempertimbangkan berbagai aspek adalah sesuatu tindakan yang sangat keliru. Sistem ekonomi liberal dan kapitalis yang lahir dan berkembang dinegara asalnya merupakan wujud yang sesuai dengan karakteristik bangsa Amerika sekaligus merupakan jelmaan dari negara Amerika yang menganut ideologi liberalisme, kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditempuh Amerika juga merupakan wujud nyata dari idelogi liberalisme yang sangat sesuai dengan bangsa Amerika. Indonesia sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila dengan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan sebuah warisan budaya yang telah dijadikan sebagai jati diri bangsa juga memiliki prinsip-prinsip dasar dan asumsi-asumsi pokok dalam mengatur perekonomian negara. Maka sudah seharusnya Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok dan tolak ukur kebijakan yang dilahirkan untuk kepentingan bangsa dan negara dan yang penting adalah menamanmkan pancasila kedalam lubuk hati setiap rakyat Indonesia. Pengajaran ekonomi yang ada sekarang ternyata sangat menjauh dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan terjadi pergeseran yang lebih memilih pengajaran ekonomi klasik dan neoklasik sebagai yang utama dalam pengajarannya. Prof. Sri Edi Swasono dalam sebuah makalah yang ditulisnya menguraikan sembilan kekeliruan pengajaran ekonomi di Indonesia khususnya di perguruan tinggi. Kekeliruan pengajaran ekonomi di Indonesia juga dikemukakan oleh Mubyarto (2003) yang menyebut dosen-dosen ekonomi di Indonesia harus merasa berdosa karena mengawali menyebarluaskan ajaran-ajaran yang bersumber pada filsafat moral yang tidak sesuai dengan nilai dan sistem budaya Indonesia.

Mempelajari ilmu ekonomi dalam kerangka ideologis dan orientasi adalah sesuatu yang sangat mutlak diperlukan yang pada akhirnya akan dapat mempertahankan identitas bangsa yang berpancasila di Indonesia, kedua bahwa ilmu ekonomi bukanlah ilmu yang permanen dan berlaku tetap melampui batas waktu dan tempat artinya sangat terbuka kemungkinan dilakukannya perubahan dan penyesuaian pada waktu dan kondisi tertentu sehingga sangat naiflah seseorang berpikir bahwa sebuah teori dalam ilmu ekonomi akan tetap berlaku sepanjang masa seperti matematika atau ilmu pasti lainnya, sesuai dengan pendapat pakar ekonomi Amerika John S Cambs (Rino:2007) pernah mengatakan bahwa ekonomi bukanlah ilmu melainkan sekedar harapan ilmu, berarti ilmu ekonomi dengan sejumlah pemikiran-pemikiran didalamnya akan selalu mengalami perubahan dan tidak akan pernah sampai pada satu titik kematangan untuk menetapkan suatu keputusan yang permanen, ketiga ilmu ekonomi sebagai bahagian dari ilmu sosial harus tetap dipertahankan keberadaannya dengan tidak boleh tercerabut dari akarnya sebagai ilmu sosial yang berarti pengajaran ilmu ekonomi sangat memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang senantiasa berubah dan tidak ada yang tetap, maka segenap asumsi dalam ilmu ekonomi harus senantiasa memadukan teori yang sudah ada dengan kondisi real masyarakat yang harus memiliki keterpaduan dalam keduanya dan hendaknya pengajaran ilmu ekonomi adalah pengajaran yang multidisplin ilmu yang tidak semata-mata mengkaji manusia dari aspek ekonomi saja namun dari sisi sosiologis, antorpologis, geografis dan sejarahnya, keempat pengajaran ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kerangka ideologis bangsa Indonesia maka pancasila sebagai ideology hendaknya menjadi tolak ukur utama sekaligus sebagai patron yang akan menjadi pedoman dalam diri manusia Indonesia, pengajaran ilmu ekonomi adalah pengajaran yang sarat dengan nilai bukan sebaliknya bebas nilai bahkan tidak memiliki nilai sama sekali sehingga pengajaran ekonomi di indonesia harus diupayakan sejauh mungkin membumikan Pancasila dalam segenap jiwa manusia Indonesia khususnya generasi muda.

Membumikan Pancasia Dalam Humanisme

Pembahasan tentang humanisme Pancasila ini didasarkan pada kajian Prof. Soerjanto Poespowardojo, pakar filsafat dari UI; dan Prof. Franz Magnis-Suseno, pakar filsafat dari STF Driyarkara. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjanto Poespowardojo, bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menyatakan bahwa kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan prinsip dasar serta pedoman bagi bangsa Indonesia dan hidup kenegaraannya. Usaha menangkap kepadatan serta bobot ketetapan tersebut, sewajarnya diadakan penelitian tentang kekayaan yang terkandung di dalamnya dan dicoba memahaminya dengan mengungkapkan nilai-nilai serta hubungan antarnilai dan antarsila dalam bentuk-bentuk yang lebih eksplisit. Hal ini berarti bahwa terlebih dahulu harus dipelajari filsafat yang melatarbelakanginya, yang disebut Filsafat Pancasila (Poespowardojo, 1991: 54).

Suatu rumusan hanya dapat dipahami dan dengan demikian memperlihatkan fungsinya apabila dikaitkan dengan jalan serta alam pikiran pelaku (pengemban) yang merumuskannya dan lebih-lebih kalau dikaitkan dengan penghayatan eksistensial, dimana rumusan tersebut merupakan motif dasar berbagai bentuk tindakannya. Secara fenomenologis dapat dikatakan bahwa kelima sila itu berlaku bagi setiap manusia. Pada dasarnya tidak seorang pun dapat dilepaskan dari kelima sila tersebut tanpa risiko menyalahi kemanusiaannya, meskipun berdasarkan kemerdekaan yang dimilikinya sebagai hak asasi ia mampu berbuat berlawanan dengan sila-sila itu, namun secara etis tetap terikat untuk menaatinya. Kesadaran akan kenyataan ini dengan sendirinya mengaitkan kelima sila sebagai keseluruhan nilai dengan kodrat manusia, maka disebut Humanisme Pancasila.

Kelima sila merupakan unsur konstitutif kodrat manusia dan inheren padanya. Kodrat manusia di sini adalah keseluruhan struktur, dinamika serta perwujudan yang kesemuanya mengungkapkan realitas manusia qua talis. Oleh karena itu, Pancasila mencerminkan nilai-nilai kodrati yang fundamental sifatnya, dan bukan sekedar perwujudan kongkret yang mengungkapkan kode-kode atau kebiasaan sehari-hari. Dengan perkataan lain, Pancasila merupakan eksplisitasi pribadi manusia sebagai totalitas yang mengandung berbagai antinomi dalam dirinya antara individualitas dan sosialitas, materialitas dan spiritualitas, transendensi dan immanensi, eksteriorisasi dan interiorisasi, yang tidak dilihat secara sektoral dalam salah satu aspek kehidupannya, tetapi secara integral dengan mengikutsertakan dan memperhatikan segala segi yang membentuk keutuhan pribadi manusia dan segala yang mempengaruhinya, termasuk problematika yang ditimbulkan oleh antinomi tersebut.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengungkapkan dimensi vertikal sebagai pendasaran metafisis keberadaan manusia. Dalam kesadarannya manusia insyaf akan dirinya yang serba terbatas. Sila ini merupakan pengakuan bangsa Indonesia akan Nilai Absolut yang menjadi sumber segala realitas, jadi bukan hanya sebagai pengertian yang abstrak belaka, melainkan sungguh-sungguh sebagai realitas kongkret. Tuhan adalah kekuasaan tertinggi yang transenden yang merupakan tujuan akhir segala sesuatu yang ada, dan merupakan pendasaran metafisis segala relasi yang dimiliki manusia (Poespowardojo, 1999: 76-77).

Pemahaman Franz Magnis-Suseno terhadap rumusan sila pertama ini buah kesepakatan the founding fathers tentang arti penting agama bagi bangsa Indonesia, bahwa kita tidak membeda-bedakan antara agama-agama. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila mewajibkan pluralisme dalam arti pengakuan terhadap adanya keyakinan-keyakinan religius yang berbeda, yang semuanya dilindungi. Keagamaan (religiosity) yang didukung oleh Pancasila adalah keagamaan yang terbuka (Magnis-Suseno, 2012: 10).

Sila Kemanusiaan mempunyai pengertian bahwa komunikasi antar manusia di semua tingkat yang “manusiawi” serta hubungan antar manusia senantiasa adil. Dalam arti ini, kebaikan apa pun apabila tidak adil itu tidak baik, dan perbuatan yang tidak adil tidak pernah benar. Demikian pula makna beradab mengandaikan tuntutan paling dasar Pancasila agar manusia membawa diri selalu secara beradab. Sebaliknya, kelakuan yang tidak beradab tidak pernah bisa benar.

Sila persatuan Indonesia mengandaikan agar kita semua bukan hanya hidup bagi kebahagiaan privat kita dan keluarga, melainkan kita merasa solider senasib sepenanggungan dengan seluruh bangsa. Etika keutamaan dari sila ketiga ini mengharapkan kita mampu untuk mencintai bangsa dan negara kita, dan bersedia berkurban baginya.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ini dilatar-belakangi kehendak agar bangsa Indonesia merdeka menjadi demokratis, dan tidak jatuh ke tangan feudal lagi. Akan tetapi nilai keutamaan kerakyatan ini bukan sekedar perasaan bersatu dengan rakyat, melainkan tekad bahwa nasib bangsa dan kebijakan politik negara benar-benar ditentukan oleh rakyat, bukan oleh elit. Oleh karena itu, sila keempat ini menolak segala sistem diktatoral, paternalistik dan bentuk lain kekuasaan elit di atas rakyat.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pernyataan resmi bahwa bangsa ini harus dibangun dalam solidaritas. Bangsa ini pun tidak boleh terpecah secara vertikal, antara mereka yang terus maju dan mereka yang tidak mempunyai harapan. Nilai keutamaan sila ini adalah pengharaman atas korupsi, karena korupsi merupakan penyakit paling berbahaya yang membusukkan tubuh bangsa dan merusak kemampuannya. Pada hakikatnya korupsi bertentangan dengan keadilan sosial.

Ideal manusia menurut Pancasila adalah manusia yang secara otentik berhasil memanusiakan dirinya dalam hubungannya dengan ketiga faktor esensial, yaitu dunia, sesama (masyarakat) dan prinsip ketuhanan. Berdasarkan perspektif Pancasila, perkembangan tidak cukup dilaksanakan dalam salah satu dari ketiga dimensi tersebut, karena penekanan satu dimensi dengan mengabaikan dimensi lain berarti ekstremitas yang berbahaya bagi masyarakat. Dunia, sesama (masyarakat) dan prinsip ketuhanan adalah lingkungan yang sama esensial dan fundamentalnya bagi perkembangan manusia, maka hubungan terhadap ketiganya serta peningkatannya harus berjalan secara seimbang.

Pemaknaan humanisme Pancasila ini dapat dipandang sebagai usaha untuk membawa kembali Pancasila sebagai wacana publik (public discourse). Pengembalian Pancasila sebagai wacana publik merupakan tahap awal krusial untuk pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dapat dimaknai secara terus-menerus sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada gilirannya, pembudayaan humanisme Pancasila akan berkontribusi bagi penguatan karakter bangsa dalam rangka tata hubungan peradaban global.

Sumber gambar: http://www.visdomsnettet.dk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s