Rumah Kopi Pemberantasan Korupsi

Coffee-WaveResolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, Majelis Umum PBB akhirnya menerima United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), yang disahkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Mexico berdasarkan Resolusi Nomor 57/169. United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) mencatat, 140 negara pihak telah menandatangani konvensi, dan 103 diantaranya telah meratifikasi pada hukum positif yang berlaku di masing-masing negara pihak. Kelahiran UNCAC tidak dapat dipisahkan dari kecemasan dunia Internasional terhadap efek dan potensi negatif korupsi. Seperti yang diungkapkan Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, korupsi telah melukai dan menyakiti kaum miskin melalui ketidak-proporsionalan/ketimpangan alokasi pendanaan, menurunkan kemampuan pemerintah untuk melakukan pelayanan mendasar terhadap warga negaranya, menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan, serta berpengaruh buruk terhadap investasi dan dana bantuan luar negeri.

Dalam kacamata global, selain menghambat investasi, korupsi itu sendiri adalah hambatan terbesar untuk merealisasikan keseimbangan pendapatan, kesejahteraan, akses pendidikan bahkan pemberantasan kemiskinan.Salah satu faktor terpenting adalah saat arus uang dan pola-pola korupsi ternyata telah menembus sekat-sekat kedaulatan negara. Hal ini menjadi masalah krusial jika di masing-masing negara terdapat standar hukum yang berbeda, bahkan seringkali bertolak belakang dalam hal perlawanan terhadap korupsi. Bukan tidak mungkin sebuah perbuatan yang di satu negara diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, ternyata dinilai sebaliknya di negara lain. Dalam posisi Indonesia sebagai salah satu negara pihak UNCAC, Indonesia terikat dengankonvensi, tepatnya sejak 19 September 2006 ketika Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 (UU 7/2006) tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Meskipun secara tegas mereservasi Pasal 66 ayat (2) 3, penandatanganan dan ratifikasi sekaligus adalah penegasan Indonesia sebagai bagian dari kerjasama Internasional dalam perlawanan terhadap korupsi.

Tak kurang, Transparency International pun setiap tahunnya menjajak pendapat masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi, terutama menyangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Dalam tahun 2012 Indonesia masih menempati kelompok negara-negara terkorup di dunia. Corruption Perception Index (CPI) tahun 2012 menempatkan Indonesia pada peringkat 118 dari 176 negara. Hal lain ditunjukkan oleh Indeks Global Corruption Barometer (GCB) tahun 2010. Menurut GCB 2010, sebagian responden menyatakan pernah melakukan pembayaran suap. Angkanya mencapai 18 persen. Semakin tinggi indeks di suatu institusi, maka institusi tersebut kian dipersepsikan terkorup. Indeks GCB memberikan skor tertinggi dengan nilai indeks 3,6 untuk lembaga legislatif, disusul lembaga kepolisian dan partai politik dengan indeks 3,5. Yudikatif diganjar indeks 3,3, disusul pejabat eksekutif (3,2). Di dunia bisnis internasional, dikenal peringkat Ease of Doing Business atau peringkat kemudahan berusaha di negara-negara tertentu yang dikeluarkan oleh World Bank.Salah satu indikatornya adalah nilai Starting Business yang menyangkut penilaian memulai usaha. Pada saat ini, Indonesia berada pada peringkat 129 dalam peringkat Ease of Doing Business, sementara berada pada peringkat 155 untuk Starting Business dari 183 negara. Implikasi perilaku penyuapan dan tindak korupsi lainnya terkait dengan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha merupakan salah satu hambatan besar dalam berkembangnya investasi dan kegiatan bisnis di Indonesia.

Survei terbaru yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menunjukkan bahwa tiga negara, Indonesia, India, dan Filipina adalah negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia. Sedang Singapura dan Hong Kong adalah yang paling efisien. PERC menilai buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga asing. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut. Dalam peringkat PERC ini, Indonesia menempati posisi nomor dua terburuk di Asia setelah India. Dalam standar angka 1 terbaik sampai 10 terburuk, India teratas dengan skor 9,41, diikuti oleh Indonesia (8,59), Filipina (8,37), Vietnam (8,13), dan Cina (7,93). Malaysia di tempat keenam dari bawah dengan skor 6,97, diikuti oleh Taiwan (6,60), Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53). Singapura menduduki peringkat telah memiliki birokrasi yang paling efisien, dengan skor 2,53, diikuti oleh Hong Kong dengan 3,49 (Republika, 3 Juni 2010).

Formula Baku Belum Ada

Survei Integritas sendiri yang dilakukan oleh KPK pada 2011 menyebutkan, skor rata-rata Integritas Sektor Publik Indonesia mencapai 6,31. Skor tersebut relatif rendah manakala dibandingkan dengan negara lain, meskipun bagi Indonesia merupakan peningkatan dari basis penghitungan di tahun 2007 dengan skor sebesar 5,53. Dari survei tersebut dapat ditarik benang merah, kurang maksimalnya mutu birokrasi dan penegakan hukum yang disertai dengan lemahnya mekanisme pemberian izin dan pengawasan atas penerimaan negara dari pajak, merupakan akar masalah korupsi. Celakanya, reformasi manajemen keuangan negara, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan, belum juga kunjung tuntas. Semua ini merupakan permasalahan sistemik yang harus dapat dicegah melalui kerja keras penyempurnaan sistem dan kelembagaan. Sebab dalam kurun lima tahun terakhir, tidak sedikit kasus korupsi yang menyangkut penyelenggara negara diproses hingga ke tingkat peradilan. Kementerian Dalam Negeri mencatat, sejak 2004-2011, Presiden telah menandatangani izin pemeriksaan tipikor atas setidaknya 168 Gubernur dan Bupati/Walikota yang tersangkut perkara korupsi. Meski selain KPK yang terbentuk di tahun 2003, terdapat 6 lembaga pemberantasan korupsi yang sudah dibentuk di negara ini yakni; (i) Operasi Militer di tahun 1957, (ii) Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, (iii) Operasi Tertib pada tahun 1977, (iv) tahun 1987 dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak, (v) dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999, dan (vi) tahun 2005 dibentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).

Fakta – fakta tersebut menunjukkan, belum ada formula jitu untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Di tengah korupsi dan menggurita di Indonesia, pemerintah memang telah melakukan berbagai langkah untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap praktik korupsi, layaknya pendirian lembaga negara bantu; KPK, pendirian pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor, adanya kebijakan renumerasi, reformasi pengelolaan keuangan, penguatan lembaga-lembaga keuangan, penguatan kerjasama antara Polri, KPK, dan beragam NGO, hingga memasukan pendidikan anti korupsi ke kurikulum pendidikan formal. Tetapi pada kenyataannya, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah masih jauh dari harapan. Minimnya kesadaran dari para penyelenggara negara untuk melawan korupsi, sebagaimana telah ditunjukan dalam data dari KPK sebelum ini, lantas minimnya figur-figur inspiratif yang lantang menyuarakan anti korupsi, serta minimnya kontrol dari masyarakat secara langsung. Mungkin ketiga faktor inilah yang menjadi alasan mengapa indeks korupsi di Indonesia sulit untuk melejit.

Agar upaya pemberantasan korupsi bisa optimal dalam konteks strategi pencegahan, merangkul sektor swasta dan masyarakat wajib dilaksanakan oleh aparat pemerintah sebagai penyedia pelayanan umum. Artinya, ketiga pilar pemberantasan korupsi itu (pemerintah, masyarakat dan swasta) harus secara sadar membangun komitmen bersama bagi pencegahan korupsi. Mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi pada tata-kepemerintahan dan masyarakat menyangkut pelayanan publik maupun penanganan perkara yang bersih dari korupsi. Sekaligus memperkuat setiap individu dalam mengambil keputusan yang etis dan berintegritas, selain juga untuk menciptakan budaya zero tolerance terhadap korupsi. Masyarakat diharapkan menjadi pelaku aktif pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga mampu mempengaruhi keputusan yang etis dan berintegritas di lingkungannya, lebih luas dari dirinya sendiri.

Common Enemy

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2012 sebesar 3,55 dari skala 5, tentunya dapat menjadi bukti yang menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia cenderung anti korupsi. (Catatan: nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi). Persoalannya, masih terbatasnya ruang publik untuk melakukan integritas ideologis dalam penyikapan korupsi yang berlangsung saat ini. Padahal Antonio Gramsci dalam menganggap hal tersebut sebagai prasyarat penting dalam pembentukan kehendak umum secara kolektif.

Ruang publik merupakan domain kehidupan sosial dimana pendapat publik dapat dibentuk dan akses untuk semua warga negara terjamin. Ruang publik ini digunakan oleh individu-individu pribadi untuk berkumpul, berbicara, dan membentuk sebuah badan publik yang di dalamnya tidak berperilaku sebagai pengusaha atau professional yang sedang melakukan bisnis pribadinya dan juga tidak berperilaku sebagai pejabat dari birokrasi negara. Sebagai badan publik semua individu dijamin untuk memiliki kebebasan berkumpul, berorganisasi, berekspresi atau mempublikasikan pandangannya tentang kepentingan umum, yang di dalamnya terdapat rasa kebersamaan, solidaritas, dan kesamaan.

Dalam konteks ini, hal yang paling mendesak untuk direalisasikan dalam rangka pencegahan korupsi adalah kontrol dari masyarakat secara nyata dan langsung, dimana melalui kontrol langsung dari masyarakat, administrasi publik akan mendapatkan tekanan besar dan mampu didesak untuk melakukan perubahan secara radikal. Meskipun harus diakui bahwa kedua faktor lain; faktor kesadaran dan figur, juga memiliki andil besar dalam mencegah korupsi terus terulang, tetapi secara tekanan politik, kedua faktor tersebut tidaklah mampu menyaingi kontrol langsung dari masyarakat. Pada titik ini, kedua faktor tersebut mampu menjadi faktor sekunder yang akan membantu berjalannya faktor primer: kontrol dari masyarakat, dalam mencegah praktik korupsi semakin menjadi.

Atas dasar pemikiran ini, konsep korupsi dan rumah kopi ingin dinegasikan secara jelas peran pentingnya ruang publik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Membangun peran rumah kopi yang bukan sekadar tempat santai dan menghabiskan hari. Tapi membangun rumah kopi yang penuh dinamika, ada perkenalan, serta kaderisasi pemberantasan korupsi di kalangan semua yang hadir. Mungkin kedengarannya aneh. Tapi rumah kopi adalah sebuah ruang sosial yang egaliter di mana setiap orang memiliki posisi yang sama. Di situlah banyak orang saling kenal, diskusi, kemudian berbagi pendapat. Rumah kopi sebagai zona integritas (zero zone tolerance) terhadap korupsi sebagai bagian membangun masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s