Paperless School

value_paperlessIde tentang paperless school tampaknya telah dimulai semenjak kementerian pendidikan mempekenalkan buku BSE dalam konsep E-Book, tapi entah mengapa tidak berlanjut. Ide transisi pembelajaran kelas dari handbook menjadi e-book, secara tidak langsung telah mengkampanyekan panggilan bagi guru untuk pergi paperless. Sebentuk keinginan untuk mewujudkan penghematan biaya pemuatan kertas dan harmonisasi pendidikan dengan lingkungan hidup. Hal ini juga dapat menjadi populer dengan para guru untuk berbagai kemudahan ketika mendistribusikan dan mengumpulkan bahan-bahan. Tapi bagaimana dengan belajar? Konsep paperless adalah sebuah langkah maju berbasis teknologi tinggi untuk melakukan apa yang setiap orang selalu ingin lakukan. Tapi apakah kita akan benar-benar tidak menggunakan kertas?

Kertas adalah bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami, dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak serta melukis dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas misalnya kertas pembersih (tissue) yang digunakan untuk hidangan, kebersihan ataupun toilet. Adanya kertas merupakan revolusi baru dalam dunia tulis menulis yang menyumbangkan arti besar dalam peradaban dunia.

Sebelum ditemukan kertas, bangsa-bangsa dahulu menggunakan tablet dari tanah lempung yang dibakar. Hal ini bisa dijumpai dari peradaban bangsa Sumeria, Prasasti dari batu, kayu, bambu, kulit atau tulang binatang, sutra, bahkan daun lontar yang dirangkai seperti dijumpai pada naskah naskah Nusantara beberapa abad lampau. Sekarang hampir dapat dipastikan bahwa setiap hari kita pasti menggunakan atau paling tidak berhubungan dengan kertas. Akan tetapi, tanpa sadar kalau perilaku boros kertas itu ternyata turut membantu laju penguranga hutan (deforestasi).

Harmonisasi Dengan Alam

Padahal hutan adalah bagian dari ekosistem yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. “Ekosistem hutan menyediakan berbagai barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia dan fauna untuk kesinambungan hidup manusia kini dan di masa depan. Sejauh ini tercatat laju kerusakan hutan di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 610.375,92 Ha per tahun dan tercatat sebagai peringkat tiga terbesar di dunia. Untuk memproduksi kertas, dibutuhkan 3 ton kayu dan 98 ton bahan baku lainnya. Setiap jam, dunia kehilangan 1.732,5 hektare hutan kayu karena ditebang untuk dijadikan bahan baku kertas. Setiap tahun hutan Indonesia yang hilang setara dengan luas pulau Bali. Sebab setiap 15 rim kertas ukuran A4 itu akan menebang 1 pohon berusia 5 tahun. Setiap 7000 eks lempar koran yang kita baca setiap hari itu akan menghabiskan 10-17 pohon hutan. Dalam satu hari ada berapa jutaan lembar kertas yang dipakai oleh orang Indonesia, dan ini artinya ada jutaan pohon hutan yang ditebang untuk memenuhi kebutuhan itu.

Sehingga jika seandainya kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita juga menghemat 13 batang pohon besar, 400 liter minyak,4100 Kwh listrik dan 31.780 liter air. Untuk memproduksi 3 lembar kertas membutuhkan 3 liter air. Dalam memproduksi 1 ton kertas,dihasilkan gas karbondioksida sebanyak kurang lebih 2,6 ton. Jumlah ini setara dengan gas buang yang dihasilkan sebuah mobil selama 6 bulan. Dalam memproduksi 1 ton kertas,dihasilkan kurang lebih 72.200 liter limbah cair dan 1 ton limbah padat.

Hal meningkatkan resiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Pada akhirnya kehidupan umat manusia menjadi terancam. Ketika lingkungan telah mengalami kerusakan, kita baru menyadari pentingnya pelestarian lingkungan. Kita sadar bahwa apa yang dilakukan pada masa lalu adalah suatu kekeliruan yang besar. Dahulu manusia selalu berfikir apa yang dapat saya ambil dari lingkungan? Manusia merasa seolah-olah dirinya berada di luar lingkungan. Padahal, terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap manusia untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Hal ini berlaku untuk semua aspek, tidak terkecuali pendidikan

Sehingga pendidikan seyogyanya sebagai proses peningkatan kualitas pendidikan harus merasa sebagai bagian dari lingkungan yang ada disekitarnya. Dasar pemikiran inilah yang kemudian mempopulerkan konsep paperless sebagai visi masa depan pendidikan dan pelestarian lingkungan. Pemikiran yang sekaligus memperluas ruang belajar dari yang selama ini hanya selebar dan setebal buku, menjadi demikian luas dan saling terkait. Mendefenisikan kembali manusia tidak lagi sebagai makhluk independen tetapi sebagai makhluk dependen, yang kelangsungan hidupnya juga terkait dengan kelangsungan komponen lain yang ada dilingkungan hidupnya.

Otonom dan Bertanggung Jawab

Konsep ini kemudian berkembang menjadi beragam istilah dengan defenisinya masing-masing. Mulai dari konsep paperless school, paperless learning, paperless teaching dan lain-lain yang kesemuanya mengharuskan kita melihat kembali pada konsep kita tentang kelas, sumber belajar, fungsi dan peran guru. Sebab semua proses belajar dan bekerja tidak lagi harus menemukan jalan melalui kertas sebab siswa tentu akan begitu banyak kehilangan. Ukuran dari sebuah ide tidak perlu dibatasi oleh jumlah kertas yang tersedia untuk menampungnya.

Dalam dunia pendidikan konsep ini berarti menerapkan sistem sentralisasi (centralized system) pada individu siswa dengan membangun kesadaran belajar (self-regulated learning). Hal ini sesuai dengan pemberlakuan kurikulum berbasis sekolah, yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pemerintah pusat memberikan sebagian besar otoritas pengembangan kurikulum kepada masing-masing lembaga pendidikan, dengan mengacu kepada peraturan-peraturan pendidikan yang berlaku. Peraturan-peraturan yang dimaksud antara lain UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sehingga untuk menerapkan hal konsep paperless school tidak perlu merubah konsep kurikulum. Pemerintah pusat hanya perlu membuat model kurikulum KTSP yang sekarang telah bertransformasi menjadi kurikulum 2013, dan menentukan standar kompetensi dari berbagai pelajaran yang menjadi bagian penting dari kurikulum tersebut. Selebihnya masing-masing lembaga pendidikan harus mengembangkan sendiri kurikulum mereka dengan mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan kompetensi, menambahkan pengalaman belajar yang dianggap menjadi kekhasan daerah dan kebutuhan sekolah, serta menyusun standar kompetensi untuk pelajaran yang tidak menjadi memiliki standar nasional, seperti bahasa daerah.

Lebih jauh, konsep paperless ini tidak dapat dipungkiri akan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk lebih terlibat dalam pengambilan berbagai kebijakan pendidikan. Bahkan mendekatkan masyarakat dalam pengambil keputusan pendidikan, sebagai pihak yang selama ini dianggap sering mempersalahkan institusi pendidikan terhadap apa yang terjadi pada siswa. Sehingga kesenjangan antara harapan dan kenyataan menjadi kian sempit. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan tentang pendidikan diharapkan semakin memperhatikan kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan dan para peserta didik, serta semakin aplikatif untuk dilaksanakan.

Dampak positif dari diberlakukannya konsep paperless school dalam pendidikan, adalah diharapkan dapat memacu pertumbuhan pendidikan nasional, baik dalam hal kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, pertumbuhan pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya akses dan angka partisipasi pendidikan di tiap jenjangnya. Sementara secara kualitatif, peningkatan pendidikan dapat diukur dengan prestasi dan kualitas hasil pendidikan yang dihasilkan. Dengan pemberian otoritas lebih besar kepada siswa, ada semacam semangat kompetisi di antara para pemegang otoritas belajar (siswa) untuk menunjukkan keberhasilan mereka dalam pembelajaran. Sehingga pada gilirannya mereka mampu menjadi lebih mandiri, mampu memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, dan lebih peka terhadap kebutuhan aktualisasi diri di masa depan.

Sekarang apakah konsep paperless school akan dengan mudah diterapkan ? Dan bersediakah para guru itu memberikan otoritas belajar kepada siswa dengan konsekuensi perubahan yang tidak biasa dan sulit untuk kita bayangkan bersama.

Sumber gambar: http://www.thepaperlessproject.com/

Advertisements

Kamp Konsentrasi

schoolkampBeberapa waktu belakangan ini, tepatnya di Tahun 2009 Kepolisian Republik Indonesia sempat disibukkan  dengan ajaran Satrio Piningit Weteng Buwono yang menghebohkan, ajaran ini dianggap menyimpang karena membolehkan hubungan bersama suami istri didepan peserta upacara. Terus, bagaimana kalau ada ajaran yang membolehkan ”mandi bersama” seperti di  tempat kami dulu atau ditempat-tempat lain?Tentunya, mandi bersama ini bukan ajaran sesat tetapi sekedar siasat beberapa siswa yang bangun kesiangan dan khawatir terlambat. Begitulah salah satu cerita dari seorang teman, saat mengawali diri menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), suatu profesi yang masih diimpikan oleh mayoritas orang di negeri ini.

Tentunya saya tidak menuliskan sepenggal cerita diatas dengan lengkap, karena pastinya akan banyak pihak yang keberatan dengan tulisan ini nantinya. Tetapi entah mengapa kondisi yang sama juga dialami oleh teman-teman yang lain, yang kebetulan menjalani hal yang sama. Fasilitas yang terbatas dan persoalan waktu, seolah mengharuskan kita semua untuk berlaku hal yang sama. Mungkin inilah yang sebenarnya ingin diajarkan dalam proses ini, tentang bagaimana kita bersikap terhadap kondisi yang ada dengan kondisi ideal yang seharusnya, sehingga pilihan untuk “mandi bersama” menjadi solusi yang secara sadar harus dilaksanakan. Tapi tentunya tidak semua melakukan hal tersebut, dengan bangun lebih pagi beberapa teman pun ternyata bisa melakukan hal yang wajar. Hal inilah yang mengingatkan kita tentang bagaimana kehidupan yang harus dijalani oleh mereka yang menghuni kamp konsentrasi perang dunia kedua.

Viktor Frankl, seorang tawanan di dalam kam konsentrasi selama Perang Dunia kedua, pernah berkata  “Kami yang hidup dalam kamp konsentrasi bisa mengingat orang-orang yang berjalan dari barak ke barak menghibur sesama, memberikan kepingan roti mereka yang terakhir. Jumlah mereka boleh jadi sedikit; tetapi itu cukup membuktikan  bahwa segalanya bisa dirampas dari seorang manusia kecuali satu hal: kebebasan manusiawi yang terakhir – memilih sikap kita dalam setiap situasi yang bagaimana pun, memilih cara kita sendiri.”  (Man’s Search for Meaning). Pilihan proaktif dari sikap kita adalah “kebebasan manusiawi yang terakhir”. Itulah! Kebebasan menentukan pilihan! Oleh kebebasan manusiawi yang terakhir itu pulalah, Viktor Frankl berhasil menciptakan teori psikologinya: “Logoterapi”. Tentunya bagaimana kita bersikap terhadap keadaan yang terkesan tidak ideal menjadi tolok ukur keberhasilan kita, tidak terkecuali apa yang sudah kita bahas diawal tulisan ini.

PNS yang direkrut dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda membawa konsekuensi logis terhadap pola pikir (mindset) mereka yang berbeda, untuk mendukung agar mampu melaksanakan tupoksi di unit kerjanya maka diperlukan mengubah pola pikir dirinya. Disamping itu adanya image negatif yang telah tertanam dalam diri PNS seperti PNS cenderung Korupsi, indisipliner, PGPS (Pinter Goblok Pendapatan Sama), dan lain – lain. Image yang demikian akan mmbentuk pola pikir PNS yang negatif dan ini berarti akan berpengaruh terhadap konsep diri PNS, oleh karena itu sangat diperlukan perubahan pola pikir PNS agar mampu mengemban peran PNS yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dengan merubah pola pikir diharapkan PNS mampu mengembangkan pola pikir yang positif dan mampu meminimalisasi pola pikir yang negatif karena pola pikir positif akan membentuk perilaku yang positif demikian pula pola pikir negatif akan membentuk perilaku yang negative. Perilaku yang positif akan berdampak positif terhadap pensuksesan tugas dan peranan PNS sebagai abdi Negara, abdi masyarakat dan pelayan masyarakat, sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Setiap saat kita dapat menentukan pilihan untuk merubah pola pikir apakah kita akan tetap dengan pola pikir yang positif atau pola pikir yang negatif.

Merubah cara pandang

Berpikir positif merupakan sikap mental yang melibatkan proses memasukan pikiran-pikiran, kata-kata, dan gambaran-gambaran yang konstruktif (membangun) bagi perkembangan pikiran anda. Pikiran positif menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan anda. Apapun yang pikiran anda harapkan, pikiran positif akan mewujudkannya. Jadi berpikir positif juga merupakan sikap mental yang mengharapkan hasil yang baik serta menguntungkan.

Pada dasarnya, segala sesuatu yang kita lakukan berakar dari cara kita melihat masalah karena itu, bila ingin mengubah nasib secara drastis, kita perlu melakukan  revolusi cara berpikir. Stephen Covey pernah mengatakan: “Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, garaplah perilaku Anda, tapi bila Anda menginginkan perubahan-perubahan yang besar dan mendasar, garaplah paradigma Anda.” Covey benar, perubahan tidak selalu dimulai dari cara kita melihat (See). Ia bisa juga dimulai dari perilaku kita (Do). Namun, efeknya sangat berbeda. Cara kita melihat masalah sesungguhnya adalah masalah itu sendiri. Karena itu, untuk mengubah nasib, yang perlu Anda lakukan cuma satu: Ubahlah cara Anda melihat masalah. Mulailah melihat atasan yang otoriter, bawahan yang tak kooperatif, pelanggan yang cerewet dan pasangan yang mau menang  sendiri  sebagai tantangan dan rahmat yang terselubung. Orang-orang ini sangat  berjasa bagi Anda karena dapat membuat Anda lebih kompeten, lebih profesional, lebih arif dan lebih sabar.  “Semua kesulitan sesungguhnya merupakan kesempatan bagi jiwa kita untuk bertumbuh.”

Hal ini merujuk pada apa yang disampaikan Apostle Paul “…whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things” Yang berarti bahwa yang menentukan adalah bagaimana kita memandang sebuah potensi, kecerdasan, tantangan dan peluang sebagai sebuah proses yang harus diupayakan dengan ketekunan, kerja keras, komitmen untuk tercapainya keberhasilan visi dan tujuan hidup kita. Proses pembelajaran diri selalu dimulai dari perumusan visi dan misi hidup. Dan inti dari self learning atau pembelajaran diri adalah pola pikir. Inilah yang akan memandu arah dan jalan keberhasilan kita. Inilah yang akan mengarahkan kemana tujuan kita dan menjadi seperti apakah kita nanti. Namun itu tidak cukup. Perlu sebuah mind set yang berkembang (growth mindset) yang akan menjadi katalisator dalam merespon setiap peluang, tantangan, dan perubahan dan mengubahnya menjadi sebuah proses  yang dijalankan dengan ketelatenan, usaha, dan komitmen yang kontinyu dan berkelanjutan, untuk menjadi berhasil, berkembang, dan berkualitas. Seseorang dengan mindset berkembang akan selalu memandang bahwa bakat, kecerdasan, dan kualitas adalah sesuatu yang bukan given (sudah ditetapkan), tetapi bisa diperoleh melalui upaya-upaya tertentu.

Kembali pada cerita mandi bersama diawal tulisan ini, dengan mendahulukan aspek “darurat” tentunya  tidak jauh beda dengan kondisi disaat kita harus makan didepan ponten. Disini tidak membicarakan soal hukum agama, apakah tindakan ini sah dilaksanakan atau tidak. Tetapi, asalkan kita tidak menggunakan imajinasi atau pola pikir negatif, tentunya kita akan dapat menikmatinya seperti halnya kegiatan lain yang kita kerjakan. Dan oleh karenanya kita akan berkembang sebagai pribadi yang lebih kuat dibanding sebelumnya.

Sumber gambar: http://www.pcbsdevlieger.nl/

Rumah Kopi Pemberantasan Korupsi

Coffee-WaveResolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, Majelis Umum PBB akhirnya menerima United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), yang disahkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Mexico berdasarkan Resolusi Nomor 57/169. United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) mencatat, 140 negara pihak telah menandatangani konvensi, dan 103 diantaranya telah meratifikasi pada hukum positif yang berlaku di masing-masing negara pihak. Kelahiran UNCAC tidak dapat dipisahkan dari kecemasan dunia Internasional terhadap efek dan potensi negatif korupsi. Seperti yang diungkapkan Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, korupsi telah melukai dan menyakiti kaum miskin melalui ketidak-proporsionalan/ketimpangan alokasi pendanaan, menurunkan kemampuan pemerintah untuk melakukan pelayanan mendasar terhadap warga negaranya, menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan, serta berpengaruh buruk terhadap investasi dan dana bantuan luar negeri.

Dalam kacamata global, selain menghambat investasi, korupsi itu sendiri adalah hambatan terbesar untuk merealisasikan keseimbangan pendapatan, kesejahteraan, akses pendidikan bahkan pemberantasan kemiskinan.Salah satu faktor terpenting adalah saat arus uang dan pola-pola korupsi ternyata telah menembus sekat-sekat kedaulatan negara. Hal ini menjadi masalah krusial jika di masing-masing negara terdapat standar hukum yang berbeda, bahkan seringkali bertolak belakang dalam hal perlawanan terhadap korupsi. Bukan tidak mungkin sebuah perbuatan yang di satu negara diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, ternyata dinilai sebaliknya di negara lain. Dalam posisi Indonesia sebagai salah satu negara pihak UNCAC, Indonesia terikat dengankonvensi, tepatnya sejak 19 September 2006 ketika Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 (UU 7/2006) tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Meskipun secara tegas mereservasi Pasal 66 ayat (2) 3, penandatanganan dan ratifikasi sekaligus adalah penegasan Indonesia sebagai bagian dari kerjasama Internasional dalam perlawanan terhadap korupsi.

Tak kurang, Transparency International pun setiap tahunnya menjajak pendapat masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi, terutama menyangkut kegiatan komersial, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Dalam tahun 2012 Indonesia masih menempati kelompok negara-negara terkorup di dunia. Corruption Perception Index (CPI) tahun 2012 menempatkan Indonesia pada peringkat 118 dari 176 negara. Hal lain ditunjukkan oleh Indeks Global Corruption Barometer (GCB) tahun 2010. Menurut GCB 2010, sebagian responden menyatakan pernah melakukan pembayaran suap. Angkanya mencapai 18 persen. Semakin tinggi indeks di suatu institusi, maka institusi tersebut kian dipersepsikan terkorup. Indeks GCB memberikan skor tertinggi dengan nilai indeks 3,6 untuk lembaga legislatif, disusul lembaga kepolisian dan partai politik dengan indeks 3,5. Yudikatif diganjar indeks 3,3, disusul pejabat eksekutif (3,2). Di dunia bisnis internasional, dikenal peringkat Ease of Doing Business atau peringkat kemudahan berusaha di negara-negara tertentu yang dikeluarkan oleh World Bank.Salah satu indikatornya adalah nilai Starting Business yang menyangkut penilaian memulai usaha. Pada saat ini, Indonesia berada pada peringkat 129 dalam peringkat Ease of Doing Business, sementara berada pada peringkat 155 untuk Starting Business dari 183 negara. Implikasi perilaku penyuapan dan tindak korupsi lainnya terkait dengan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha merupakan salah satu hambatan besar dalam berkembangnya investasi dan kegiatan bisnis di Indonesia.

Survei terbaru yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menunjukkan bahwa tiga negara, Indonesia, India, dan Filipina adalah negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia. Sedang Singapura dan Hong Kong adalah yang paling efisien. PERC menilai buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga asing. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut. Dalam peringkat PERC ini, Indonesia menempati posisi nomor dua terburuk di Asia setelah India. Dalam standar angka 1 terbaik sampai 10 terburuk, India teratas dengan skor 9,41, diikuti oleh Indonesia (8,59), Filipina (8,37), Vietnam (8,13), dan Cina (7,93). Malaysia di tempat keenam dari bawah dengan skor 6,97, diikuti oleh Taiwan (6,60), Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53). Singapura menduduki peringkat telah memiliki birokrasi yang paling efisien, dengan skor 2,53, diikuti oleh Hong Kong dengan 3,49 (Republika, 3 Juni 2010).

Formula Baku Belum Ada

Survei Integritas sendiri yang dilakukan oleh KPK pada 2011 menyebutkan, skor rata-rata Integritas Sektor Publik Indonesia mencapai 6,31. Skor tersebut relatif rendah manakala dibandingkan dengan negara lain, meskipun bagi Indonesia merupakan peningkatan dari basis penghitungan di tahun 2007 dengan skor sebesar 5,53. Dari survei tersebut dapat ditarik benang merah, kurang maksimalnya mutu birokrasi dan penegakan hukum yang disertai dengan lemahnya mekanisme pemberian izin dan pengawasan atas penerimaan negara dari pajak, merupakan akar masalah korupsi. Celakanya, reformasi manajemen keuangan negara, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan, belum juga kunjung tuntas. Semua ini merupakan permasalahan sistemik yang harus dapat dicegah melalui kerja keras penyempurnaan sistem dan kelembagaan. Sebab dalam kurun lima tahun terakhir, tidak sedikit kasus korupsi yang menyangkut penyelenggara negara diproses hingga ke tingkat peradilan. Kementerian Dalam Negeri mencatat, sejak 2004-2011, Presiden telah menandatangani izin pemeriksaan tipikor atas setidaknya 168 Gubernur dan Bupati/Walikota yang tersangkut perkara korupsi. Meski selain KPK yang terbentuk di tahun 2003, terdapat 6 lembaga pemberantasan korupsi yang sudah dibentuk di negara ini yakni; (i) Operasi Militer di tahun 1957, (ii) Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, (iii) Operasi Tertib pada tahun 1977, (iv) tahun 1987 dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak, (v) dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999, dan (vi) tahun 2005 dibentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).

Fakta – fakta tersebut menunjukkan, belum ada formula jitu untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Di tengah korupsi dan menggurita di Indonesia, pemerintah memang telah melakukan berbagai langkah untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap praktik korupsi, layaknya pendirian lembaga negara bantu; KPK, pendirian pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor, adanya kebijakan renumerasi, reformasi pengelolaan keuangan, penguatan lembaga-lembaga keuangan, penguatan kerjasama antara Polri, KPK, dan beragam NGO, hingga memasukan pendidikan anti korupsi ke kurikulum pendidikan formal. Tetapi pada kenyataannya, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah masih jauh dari harapan. Minimnya kesadaran dari para penyelenggara negara untuk melawan korupsi, sebagaimana telah ditunjukan dalam data dari KPK sebelum ini, lantas minimnya figur-figur inspiratif yang lantang menyuarakan anti korupsi, serta minimnya kontrol dari masyarakat secara langsung. Mungkin ketiga faktor inilah yang menjadi alasan mengapa indeks korupsi di Indonesia sulit untuk melejit.

Agar upaya pemberantasan korupsi bisa optimal dalam konteks strategi pencegahan, merangkul sektor swasta dan masyarakat wajib dilaksanakan oleh aparat pemerintah sebagai penyedia pelayanan umum. Artinya, ketiga pilar pemberantasan korupsi itu (pemerintah, masyarakat dan swasta) harus secara sadar membangun komitmen bersama bagi pencegahan korupsi. Mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi pada tata-kepemerintahan dan masyarakat menyangkut pelayanan publik maupun penanganan perkara yang bersih dari korupsi. Sekaligus memperkuat setiap individu dalam mengambil keputusan yang etis dan berintegritas, selain juga untuk menciptakan budaya zero tolerance terhadap korupsi. Masyarakat diharapkan menjadi pelaku aktif pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga mampu mempengaruhi keputusan yang etis dan berintegritas di lingkungannya, lebih luas dari dirinya sendiri.

Common Enemy

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2012 sebesar 3,55 dari skala 5, tentunya dapat menjadi bukti yang menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia cenderung anti korupsi. (Catatan: nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi). Persoalannya, masih terbatasnya ruang publik untuk melakukan integritas ideologis dalam penyikapan korupsi yang berlangsung saat ini. Padahal Antonio Gramsci dalam menganggap hal tersebut sebagai prasyarat penting dalam pembentukan kehendak umum secara kolektif.

Ruang publik merupakan domain kehidupan sosial dimana pendapat publik dapat dibentuk dan akses untuk semua warga negara terjamin. Ruang publik ini digunakan oleh individu-individu pribadi untuk berkumpul, berbicara, dan membentuk sebuah badan publik yang di dalamnya tidak berperilaku sebagai pengusaha atau professional yang sedang melakukan bisnis pribadinya dan juga tidak berperilaku sebagai pejabat dari birokrasi negara. Sebagai badan publik semua individu dijamin untuk memiliki kebebasan berkumpul, berorganisasi, berekspresi atau mempublikasikan pandangannya tentang kepentingan umum, yang di dalamnya terdapat rasa kebersamaan, solidaritas, dan kesamaan.

Dalam konteks ini, hal yang paling mendesak untuk direalisasikan dalam rangka pencegahan korupsi adalah kontrol dari masyarakat secara nyata dan langsung, dimana melalui kontrol langsung dari masyarakat, administrasi publik akan mendapatkan tekanan besar dan mampu didesak untuk melakukan perubahan secara radikal. Meskipun harus diakui bahwa kedua faktor lain; faktor kesadaran dan figur, juga memiliki andil besar dalam mencegah korupsi terus terulang, tetapi secara tekanan politik, kedua faktor tersebut tidaklah mampu menyaingi kontrol langsung dari masyarakat. Pada titik ini, kedua faktor tersebut mampu menjadi faktor sekunder yang akan membantu berjalannya faktor primer: kontrol dari masyarakat, dalam mencegah praktik korupsi semakin menjadi.

Atas dasar pemikiran ini, konsep korupsi dan rumah kopi ingin dinegasikan secara jelas peran pentingnya ruang publik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Membangun peran rumah kopi yang bukan sekadar tempat santai dan menghabiskan hari. Tapi membangun rumah kopi yang penuh dinamika, ada perkenalan, serta kaderisasi pemberantasan korupsi di kalangan semua yang hadir. Mungkin kedengarannya aneh. Tapi rumah kopi adalah sebuah ruang sosial yang egaliter di mana setiap orang memiliki posisi yang sama. Di situlah banyak orang saling kenal, diskusi, kemudian berbagi pendapat. Rumah kopi sebagai zona integritas (zero zone tolerance) terhadap korupsi sebagai bagian membangun masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi.

1000%

kepedulianMereka terkenal karena inspiratif dan membuat orang mampu bersimpati terlibat dalam gerakan atau gagasannya. Kekaguman ini muncul pada tokoh-tokoh seperti Jusuf Kalla hingga Anies Baswedan,  tokoh yang lahir pada zamannya dan dalam idealismenya masing-masing. Memberi keyakinan bahwa bangsa ini masih memiliki harapan dari sekian data atau survey yang menunjukkan keterpurukan, yang hampir kesemuanya jauh dari memberikan kepercayaan diri. Dan pada era interaktif yang kaya akses ini, tokoh-tokoh ini bisa diakses kaum muda dari Aceh hingga Papua. Kultwit-nya diikuti banyak orang: akun @aniesbaswedan diikuti 385.000 orang pengikut sedangkan @Pak_JK memiliki pengikuti sekitar 700.000.

Twitter adalah salah satu media sosial yang menantang. Ketika banyak orang mengungkapkan ide sederhana secara rumit dan berpanjang lebar, Twitter justru berbeda. Di Twitter itu kita ditantang untuk mengungkapkan ‘what is happening’ atau apa saja yang ada dalam benak kita secara sangat singkat, dalam 140 karakter demikian yang pernah disampaikan oleh Anies Baswedan. Terlepas dari itu semua, kedua tokoh itu meyakini benar pentingnya mengajak dan memotivasi orang untuk tidak hanya bermimpi, atau berangan-angan, tetapi benar-benar bekerja, turun tangan, dan melampaui mimpi mereka. Sungguh jauh dari kondisi yang dapat kita saksikan di Indonesia saat ini.

Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia-Yayasan Denny J.A. menunjukkan, sejak 1998 hingga 2012, terjadi hampir 2.400 kasus kekerasan diskriminasi—kebanyakan berbasis agama. Jika dirata-rata, tiap tahun ada 160 konflik. Atau, tiap 2-3 hari muncul satu konflik berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan. Hal senada disajikan pula dalam laporan Setara Institute dan Wahid Institute bahwa kasus kekerasan berbasis agama meningkat sekitar 30 persen sejak 2009 hingga pertengahan 2013. Kemajemukan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan sekarang telah menjadi sesuatu yang paling mudah menyulut emosi masyarakat daripada pemersatu bangsa ini.

Disisi lain, pelaksanaan reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun tidak membuat kondisi hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Sebaliknya, semakin hari masyarakat semakin tidak puas dengan kinerja pemerintah terhadap pelaksanaan reformasi. Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengenai penilaian publik atas pelaksanaan reformasi yang berjalan selama 15 tahun, mayoritas publik ternyata makin pesimis dengan pelaksanaan aneka agenda reformasi. Hanya 31,4 persen publik yang menyatakan puas dengan pelaksanaan reformasi.

Hasil survei LSI juga menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap ketidakmampuan pemerintah dan politisi melaksanakan reformasi berada pada titik terendah. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2013, jumlah kepuasan publik terus menurun hingga 14 persen. Tak hanya itu, buruknya para pemimpin dan politisi mengawal agenda reformasi berakibat pada buruknya persepsi publik terhadap dunia politik dan profesi politisi. Namun, kemunculan tokoh-tokoh seperti Jusuf Kalla hingga Anis Baswedan, menunjukkan bahwa survey yang ada hanya memotret apa yang telah terjadi, bukan apa yang telah dilakukan oleh sebuah generasi. Padahal sudah saatnya kita lebih berfikir pada apa yang sudah kita lakukan daripada mengkutuki keadaan, sebab itulah arti sebuah generasi dari sebuah bangsa seperti Indonesia.

Lahirnya Generasi Baru

Untuk membentuk sebuah generasi dibutuhkan kerjasama  dari tiga elemen dasar, sekolah, masyarakat dan keluarga. Dari ketiganya elemen yang dapat distandarkan adalah sekolah. Setiap sekolah tentu berkesempatan pertama menyeleksi calon siswanya dan menjadikan mereka sebagai kaum cerdik pandai. Sehingga sekolah yang sehat bukan hanya belajar dari buku, guru, dan laboratorium, melainkan juga cara rektornya memimpin dan memberi contoh. Di sekolah yang sehat tak hanya melahirkan orang pandai, tetapi juga panggilan pengabdian, kepedulian sosial, dan daya kreasi-inovasi. Wajar jika masyarakat berharap disekolah-sekolah hidup orang-orang yang mampu menjadi role model, mempunyai reputasi yang kuat, berwawasan, dan visioner.

Bagaimana sekarang? Belakangan ini kita justru mendengar keluhan siswa baru yang mengantuk mengikuti pembelajaran yang tidak menarik. Baik kepala sekolah, guru, maupun karya-karyanya sama-sama tak dikenal. Tidak ada yang mengetahui apa yang sudah dilakukan guru-gurunya, nilai-nilai yang diajarkan, selain kemewahan kendaraan sang guru, gadjet dan pakaian yang kerap ditampilkannya di sekolah. Seolah kita belum selangkah pun bergeser dari makna kekayaan dari istilah sertifikasi guru menjadi kesejahteraan guru. Bukankah guru ada karena siswa, dan kelak para siswa tersebut adalah guru pada zamannya. Student today leader tomorrow.

Sungguh jarang guru memiliki pemikiran seperti itu, sehingga masih saja ada diskriminasi perlakuan antara “siswa yang kritis“ dengan “siswa yang patuh”. Dan pada umumnya para guru akan lebih menyukai siswa yanga patuh daripada siswa yang kritis dan bahkan banyak bertanya. Padahal banyaknya pertanyaan bukankah ciri dari sebuah bentuk kecerdasan. Sebab hal yang terpenting bukanlah mengajarkan tentang kepatuhan itu kepada siswa, tetapi mengajarkan tentang pastinya ketidakpastian dalam hidup pasca mereka melewati gerbang sekolah. Kepatuhan bukanlah cermin keberhasilan, sebab siapapun siswa itu mereka akan hidup di masa yang berbeda dengan gurunya.

Sehingga sesuai dengan kultur Indonesia, hubungan guru dengan siswa tidak hanya terjadi pada saat sedang melaksanakan tugas atau selama berlangsungnya pemberian pelayanan pendidikan. Meski seorang guru sedang dalam keadaan tidak menjalankan tugas, atau sudah lama meninggalkan tugas (purna bhakti), hubungan dengan siswanya (mantan siswa) relatif masih terjaga. Bahkan di kalangan masyarakat tertentu masih terbangun “sikap patuh pada guru” (dalam bahasa psikologi, guru hadir sebagai “reference group”). Meski secara formal, tidak lagi  menjalankan tugas – tugas keguruannya, tetapi hubungan batiniah antara guru dengan siswanya masih relatif kuat, dan sang siswa pun tetap berusaha menjalankan segala sesuatu yang diajarkan gurunya.

Rasa hormat (respect) ini lah yang sangat dipuji oleh guru – guru dari luar negeri yang bekerja atau sedang melakukan penelitian di Indonesia. Seperti yang dikatakan Emily Sullivan (2012) pada VIVA news, seorang pengajar dari Our Lady of Sacred Heart College – Adelaide, yang menyatakan “Saya melihat murid-murid Indonesia sangat menghormati guru mereka. Jujur, saya kaget dengan tradisi murid-murid mencium tangan saya sebagai bentuk penghormatan terhadap guru”. Lain lagi cerita Melanie Cross (2012), pengajar Waggrakine Primary School, Geraldton. “Murid-murid Indonesia sangat menyenangkan, mereka antusias! Kalau sudah di depan kelas, kadang saya merasa jadi selebriti”. Sehingga dari pengalaman mereka tersebut menunjukan bahwa pendidikan Indonesia mempunyai sosial dan budaya yang baik dan memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang diinginkan. Sebuah kombinasi pengajaran guru dan nilai-nilai social budaya, sebenarnya merupakan kemampuan lebih dari pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang menginspirasi dalam keteladanan, mengayomi, dan mendorong bakat-bakat setiap anak bangsa untuk berkembang.

Namun belakangan ini telah terjadi penurunan rasa hormat siswa terhadap guru. Siswa tidak lagi menganggap guru sebagai panutan, seorang yang memberikan ilmu dan pengetahuan yang patut di hormati dan disegani. Seperti yang terjadi pada Januari 2010 seorang siswa berani menikam gurunya sendiri dengan senjata tajam. Siswa tersebut merasa tersinggung karena sang guru menasihatinya didepan teman – temannya oleh perbuatannya yang merugikan siswa lain (kompas : 2010).

Mulai dari “bullying” kejahilan konvensional, hingga “cyberbullying” yang menggunakan dunia maya atau sosial network sehingga semua orang bisa membaca dan memberikan komentar. Bahkan bukan antara siswa dengan siswa, efek dari menurunya rasa hormat tersebut berdampak pula pada guru dan sekolah yang dikenal dengan “cyberbaiting”. Dimana siswa merekam atau membuat tulisan yang berisi ejekan atau kata – kata tidak sopan terhadap seorang guru ataupun sekolah. Sehingga bisa menimbulkan pendapat negatif dari masyarakat yang belum tahu duduk masalah yang sebenarnya. Seperti yang dilakukan oleh tiga siswi di Malang dan delapan siswi di Bandung dengan “curhat negatif” di facebook tentang guru dan sekolahnya (Kompas : 2011).

Keberhasilan Pendidikan

Ing ngarso sung tulodo; Ing madyo mangun karsa; Tut wuri handayani. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam dunia pendidikan maka semboyan itu menggambarkan peran seorang guru atau pendidik. Kumpulan peran yang cukup lengkap, yaitu: menjadi teladan, memberikan semangat/motivasi, dan memberikan kekuatan Ing ngarsa sung tuladha, berarti seorang guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya,baik sikap maupun pola pikirnya. Anak akan melakukan apa yang dicontohkan oleh gurunya, bila guru memberikan teladan yang baik maka anak akan baik pula perilakunya.Dalam hal ini,guru harus selalu memberikan pengarahan dan mau menjelaskan supaya siswa menjadi paham dengan apa yang dimaksudkan oleh guru.

Ing madya mangun karsa, berarti bila guru berada di antara siswanya maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi siswanya, sehinggga siswa diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Jika guru selalu memberikan semangat kepada siswanya, maka siswa akan lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapat pikiran – pikiran positif dari gurunya sehingga anak selalu memandang ke depan dan tidak terpaku pada kondisinya saat ini. Disisi guru, semboyan ini ditunjukkan dengan sibuknya guru melakukan inovasi dan mengembangkan materi pelajarannya tanpa terbatas pada kurikulum yang ada.

Tut wuri handayani berarti, apabila siswa sudah paham dengan materi, siswa sudah pandai dalam banyak hal maka guru harus menghargai siswanya tersebut. Guru diharapkan mau memberikan kepercayaan bahwa siswa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Guru tidak boleh meremehkan kemampuan siswa. Semboyan ini diwujudkan dengan pemberian tugas, ataupun belajar secara mandiri atau pengayaan. Jika dimasukkan dalam konteks kepemimpinan maka semboyan tersebut akan menciptakan seorang pemimpin yang disegani dan berwibawa karena menggambarkan seorang pemimpin yang mampu menempatkan diri dimanapun dia berada namun tetap berwibawa.

Pemimpin seperti ini disebut John Maxwell (2006) sebagai penjaga kursi yang berada dalam tangga kepemimpinan terbawah. Maxwell mengatakan, ” They don’t care how much you know until they know how much you care.” Keberhasilan sebuah pendidikan adalah ditandai dengan tumbuhnya jiwa kepedulian siswa atas apa yang diajarkan gurunya. Bukan dari banyaknya pengetahuan yang telah  mereka dapat dari para guru mereka. Pertanyaan yang tersisa adalah berapa banyak orang-orang seperti Jusuf Kalla hingga Anies Baswedan yang telah lahir di Indonesia. 1000% pergantian kepemimpinan di negeri ini tidak akan memberikan perubahan berarti, tanpa lahirnya generasi baru yang memiliki kepedulian kepada negeri dan bangsa ini.

Ekspektasi Daya Saing Melalui “Indikator Intangible”

daya saingDalam sejarah, 8 September 1964 telah ditetapkan UNESCO sebagai Hari Aksara Internasional. Penetapan tersebut dilakukan untuk mengingatkan dunia tentang pentingnya budaya literasi. Sebagai upaya keberaksaraan, UNESCO mencanangkan United Nations Literacy Decade (UNLD) atau Dekade Keaksaraan. Dekade ini ditujukan untuk meningkatkan tingkat melek aksara dan memberdayakan seluruh masyarakat. Pada awal UNLD, tahun 2003, ada 15,41 juta orang buta aksara di Indonesia. Pada tahun 2010, jumlah itu menyusut menjadi 7,54 juta orang. Artinya, Indonesia lebih cepat melampaui target Millenium Development Goals (MDGs) yang menyepakati penurunan 50 persen buta aksara pada tahun 2015. Sebab pemerintah meyakini bahwa awal dari peradaban adalah keaksaraan itu sendiri yang berjalan dari masyarakat yang belajar. Kemampuan baca tulis dan berhitung itu sifatnya berkelanjutan

Keaksaraan adalah alat yang sangat diperlukan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, yang akan mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan. Keaksaraan memberdayakan dan membangun masyarakat dan membantu terwujudnya pelaksanaan hak asasi manusia yang adil. Bagi para ibu, keaksaraan akan mengarah kepada peningkatan kualitas hidup bagi keluarga mereka dan perbaikan hasil akhir pendidikan anak-anak mereka. Namun, meski demikian pentingnya keaksaran tetapi pengentasan pendidikan keaksaraan terjebak dalam tiga persoalan penting seperti sikap, kebiasaan, dan dorongan-dorongan seseorang yang membuatnya merasa tetap bisa mendapatkan uang tanpa perlu bisa membaca.filosofi kehidupan yang luhur bertabrakan dengan hal-hal yang sifatnya lebih kepada materi. Nilai-nilai ini dikalahkan karena orang menganggap kemampuan membaca tidak penting. Mereka berpikir, lebih baik tidak bisa membaca tetapi punya uang. Mereka tidak tahu bahwa dengan membaca maka kita bisa memegang nilai-nilai luhur dari bangsa dan kehidupan ini.

Dalam tema keaksaraan, perdamaian, dan karakter bangsa yang ditetapkan pemerintah, kita dapat melihat aspek penting bahwa ada tiga hal yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.  Bahwa pembangunan karakter suatu bangsa  bukan hanya harus dimulai dalam konteks menuntasakan buta huruf semata, tapi juga dalam aspek hak-hak hidup manusia, karena itu keaksaraan sifatnya universal, lintas ruang dan waktu. Bukti akan hal ini dapat kita rujuk dari “EFA Global Monitoring Report, Literacy for Life (2006), UNESCO yang menyebutkanbahwa terdapat korelasi yang kuat antara kemampuan membaca dengan investasi dan kinerja seseorang. Membaca (keaksaraan) akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek lain menyangkut peningkatan kualitas hidup. Laporan tersebut menilai bahwa masalah buta aksara merupakan masalah yang dimiliki oleh sebagian besar negara-negara dunia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kebutaaksaraan sangat terkait dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan serta ketidakberdayan suatu masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan sejarah suatu bangsa dimana umumnya negara-negara miskin dan korban jajahan memiliki penduduk dengan tingkat buta aksara yang tinggi.

Literasi Tolok Ukur Kemajuan

Instruktur membaca, Steve Snyder, pernah membaca empat belas buku dalam suatu penerbangan antara Los Engeles dan Sidney, Australia. Dengan menggunakan teknik yang dikembangkannya, ia biasanya membaca tiga atau empat buku fiksi ataupun nonfiksi dalam satu malam. Kecepatan membacanya lima ribu kata permenit. Kedengarannya ini cepat sekali, namun menurutnya ini kecepatan yang biasa (jogging speed). Kecepatan sprint-nya sekitar sepuluh ribu kata permenit. Ketika Ia mulai bersekolah di kelas satu, ia telah membaca empat ratus buku, termasuk novel-novel Mark Twain, Jules Verne, dll. (DePorter dan Hernacki, 1999:269).

Deegan dan Tanner (2002) dalam bukunya “Digital Futures: Strategies for the Information Age”. Mereka memberikan perkiraan bahwa produksi informasi dunia sekitar 1,5 juta milyar informasi per tahun. Jumlah tersebut kira-kira sama dengan 250 MB atau ekuivalen dengan 250 buku yang dihasilkan setiap orang di planet bumi ini. Sehingga, kemampuan membaca cepat merupakan kemampuan penting untuk menyerap informasi. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat intelektual di tengah era informasi modern sekarang, ia harus dapat menyerap informasi sebanyak 820.000 kata per minggu apabila ia ingin mempertahankan prestasi dan prestisenya di tengah perubahan global. Dengan demikian, minimal setiap hari ia harus membaca antara 4—6 jam. Seorang penulis tentu saja harus melakukan kegiatan membaca seperti itu, sehingga ia memiliki bahan tulisan yang banyak dan bervariasi.

Hal ini adalah salah satu faktor, yang menyebabkan masyarakat Barat lebih maju, terlebih sejak abad ke-16 sudah membudayakan kegiatan keberaksaraan (literacy) yakni membaca dan menulis. Akibatnya, peradaban mereka maju dengan pesat dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Satu hal yang menonjol dalam masyarakat Barat adalah individualisasi. Masyarakat terpecah-pecah dalam sejumlah individu-individu yang sedikit sekali menunjukkan koherensi, kebersamaan, solidaritas, apalagi kegotongroyongan. Akhirnya, terjadi gejala alienasi (keterasingan), kehilangan solidaritas, dan kebersamaan. Hubungan kausal segala aspek dan gejolak itu mudah ditentukan. Namun demikian, budaya keberaksaraan (membaca dan menulis) merupakan faktor yang sangat esensial dalam seluruh proses individualisasi ini.

Individualisasi dalam masyarakat Indonesia masih mengalami hambatan. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya keseragaman. Kemampuan untuk melahirkan pemikiran yang berbeda seringkali memperoleh ganjaran keterasingan bahkan dikucilkan. Saat ini disinyalir masih suburnya iklim keseragaman di sekolah-sekolah bahkan sampai tingkat perguruan tinggi sekalipun. Hal ini tentu akan mempengaruhi pola berpikir individu. Jika siswa yang mempunyai visi, cara pandang, dan pendapat yang berbeda dengan gurunya, ia akan mendapat perlakuan yang kurang baik, bahkan dicurigai, dikucilkan, dan sebagainya.

Ekspektasi dan daya saing

Harveydan Mason (1996) menyatakan bahwa ada lima hal penting yang harus dimiliki oleh setiapSDM di dalam persaingan global ini, yakni (1) pengetahuan, (2) kemampuan intelektual, (3)kemampuan bekerja dalam organisasi modern, (4) interpersonal skills, dan (5) ketrampilankomunikasi.  Persyaratan-persyaratan  seperti  itu,  sebenarnya  merupakan  hasil  dariperkembangan teknologi yang sangat kompleks dan kemudian membawa kita kepada intraksiglobal yang semakin meningkat dan berdampak pada adanya ‘keharusan’ setiap peserta didikmemiliki daya saing dengan sejumlah keunggulan.

Atas kondisi ini perlunya sekolah membangun gerakan literasi khususnya dalam membangun budaya membaca. Sebab dengan membaca, seseorang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga daya nalarnya berkembang dan berpandangan luas, yang akan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Dan nantinya dapat meningkatkan daya saing dirinya secara pribadi yang secara tidak langsung juga meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Hal ini mengingat bahwa hingga tahun 2011 angka buta huruf di Indonesia masih mencapai 8,3 juta jiwa atau 4,79 persen dari total penduduk Indonesia yang berusia 15-45 tahun. Sementara Komisi Nasional Perlindungan Anak melaporkan, hingga tahun 2011, masih ada 11,7 juta anak Indonesia yang tidak pernah tersentuh pendidikan dasar. Masih tingginya angka buta huruf di Indonesia akhirnya membuat daya saing SDM bangsa Indonesia bisa dikatakan masih cukup rendah, menurut Human Development Report yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 2012, rangking Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 negara.

Literasi merupakan indikator knowledge yang oleh sejumlah ahli telah menjadi ukuran baru dalam mengukur daya saing dan produktivitas dalam era knowledge based economy hari ini. Indikator yang bersifat intangible (nirwujud), sulit dikuantitatifkan akan tetapi memiliki dampak yang jangka panjang. Dampak indikator kualitas pendidikan suatu negara akan terasa setelah 25 sampai 30 tahun yang akan datang. Indikator ini sekaligus menjadi alasan mengapa daya saing kita tidak kunjung meningkat, meski indikator ekonomi Indonesia seperti pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB), lapangan kerja dan jumlah penduduk miskin menunjukkan perbaikan.

Data World Economic Forum (WEF) dalam  The Global Competitiveness Report 2013-2014, di tahun 2013 ini, indeks daya saing Indonesia meloncat dari posisi 50 menjadi peringkat 38 dari 148 negara. Namun, meski naik 12 peringkat dari tahun sebelumnya, Indonesia belum bisa berbangga diri karena bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia masih menempati peringkat kelima. Empat negara yang berada  di atas Indonesia adalah Singapura (urutan 2), Malaysia (24), Brunei Darussalam (26) dan Thailand (37). Sedangkan  sepuluh besar teratas dalam Global Competitiveness Index 2013-2014 ditempati oleh Swiss , Singapura, Finlandia, Jerman, Amerika Serikat, Swedia, Hongkong, Belanda, Jepang dan Inggris. Padahal seharusnya, Indonesia menempati urutan yang lebih baik dari saat ini. Oleh sebab itu literasi sebagai, indikator kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan. Sebab dapat menjadi sebuah efek domino, yang jika kita terlambat menyadarinya akan diperlukan waktu yang amat panjang – satu generasi- untuk mengoreksinya.

Food Safety Management Di Sekolah

Food Safety ManagementKebiasaan konsumsi makanan jajanan (street food) sudah menjadi bagian tidak terpisahkan perilaku siswa di sekolah. Perilaku ini turut didukung dengan makin terbatasnya waktu anggota keluarga untuk mengolah makanan sendiri. Terlebih keunggulan makanan jajanan adalah murah dan mudah didapat, serta cita rasanya yang enak dan seringkali memiliki penampilan yang menarik. Namun, meski makanan jajanan memiliki keunggulan-keunggulan tersebut, ternyata makanan jajanan masih berisiko terhadap kesehatan karena penangananya sering tidak higienis, yang memungkinkan makanan jajanan terkontaminasi oleh mikroba beracun maupun penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang tidak diizinkan. Data World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa penyakit diare yang disebabkan makanan atau air tercemar membunuh kira-kira 2.2 juta orang setahun; 1.9 juta dari jumlah tersebut adalah anak-anak. Sedangkan data survei BPOM tahun 2009 terhadap 4.500 sekolah dasar di 79 kabupaten/kota di  Indonesia  menyatakan,  hanya  60,1  persen  sekolah  yang  memiliki  kantin. Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  menyebutkan,  lebih  dari  45  persen  jajanan anak  sekolah  tidak  aman  karena  mengandung  bahan  berbahaya  seperti  formalin, boraks dan pewarna teksil (rhodamin B) dan juga tercemar mikroba (Survei BPOM, 2009).

Hal ini begitu menghawatirkan kita semua ketika hanya 12 persen saja anak-anak yang membawa bekal, dan lebih banyak diberi uang jajan padahal banyak zat beracun di jajanan luar. Terlebih kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan setiap insan baik secara fisiologis, psikologis, sosial maupun antropologis adalah pangan dan gizi. Keduanya terkait erat dengan upaya peningkatan sumber daya manusia. Sehingga dapat dikatakan salah satu upaya perbaikan dan peningkatan gizi tersebut diantaranya adalah dengan gizi makanan jajanan pada anak sekolah.

Sejauh ini meski dengan kondisi beragam dibeberapa sekolah telah memiliki fasilitas kantin, sebagai penyedia makanan siswa. Namun, sekitar 84,30 persen kantin dari 640 sekolah di 20 provinsi di Indonesia belum memenuhi syarat kesehatan. Angka itu dikemukan Prof Siti Madanijah, dosen Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB, berdasarkan hasil penelitian tentang sekolah sehat, yang dilakukan Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani Depdiknas pada 2007. Hal ini tentu menjadi keprihatinan kita semua terlebih kualitas kantin sekolah turut merefleksikan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh siswa disekolah tersebut. Oleh sebab itu sejumlah peraturan diterbitkan guna mewujudkan hal tersebut. Diantaranya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 pada 2008 tentang pembinaan kesiswaan, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang SNP, pasal 42 ayat 2 bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana antara lain ruang kantin. Peraturan lainnya yakni Permendiknas Nomor 57 tahun 2009, tentang pemberian bantuan pengembangan sekolah sehat

Atas semua realitas ini maka semua pihak perlu memiliki perspektif yang sama tentang keterkaitan pendidikan dan kesehatan. Dimana anak yang sehat akan dapat belajar dengan baik, dengan demikian kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat dihasilkan di sekolah. Pembinaan kesehatan di sekolah merupakan strategi yang tepat dalam mengatasi masalah kesehatan dan gizi, karena sebagian besar waktu anak sekolah dihabiskan di sekolah dan sepertiga penduduk Indonesia adalah anak usia sekolah

Potensi Kantin Sekolah

Anak usia sekolah membutuhkan sumber energi yang cukup untuk menunjang pertumbuhannya. Oleh karena itu, makanan yang disediakan untuk anak usia sekolah seharusnya mengandung gizi yang baik dan dengan kualitas yang terjamin, sehingga tidak mengganggu proses pertumbuhan (Arisman, 2004). Salah satu lokasi bagi anak-anak usia sekolah mendapatkan makanan adalah di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah anak-anak beraktifitas cukup banyak, sehingga memerlukan tambahan makanan selain makanan yang mereka konsumsi di rumah. Kantin sekolah dan pedagang rombong yang berjualan makanan dan minuman di sekitar sekolah menjadi tempat yang selalu ramai dikerumuni anak-anak sekolah baik di waktu istirahat maupun di waktu usai sekolah.

Layanan kantin  atau kafetaria merupakan salah satu bentuk layanan khusus di sekolah yang berusaha menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan siswa atau personil sekolah. Good (1959) dalam bukunya Dictionary of Education mengatakan bahwa: “cafetaria a room or building in which public school pupuils or college student select prepared food and serve themselves”Kantin sekolah adalah suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah maupun perguruan tinggi, di mana menyediakan makanan pilihan/sehat untuk siswa yang dilayani oleh petugas kantin.

William H. Roe dalam bukunya School Business Management menyebutkan ada 8 (delapan) tujuan yang dapat dicapai melalui penyediaan layanan kantin di sekolah: (1)  memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar memilih makanan yang baik atau sehat; (2) memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara nyata; (3) menganjurkan kebersihan dan kesehatan; (4) menekankan kesopanan dalam masyarakat, dalam bekerja, dan kehidupan bersama; (5) menekankan penggunaan tata krama yang benar dan sesuai dengan yang berlaku di masyarakat; (6) memberikan gambaran tentang manajemen yang praktis dan baik; (7) menunjukan adanya koordinasi antara bidang pertanian dengan bidang industri; (8) menghindari terbelinya makanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebersihannya dan kesehatannya.

Kantin sekolah memberikan peluang untuk mengembangkan tingkah laku dan kebiasaan positif di kalangan siswa. Kantin diperlukan karena tempat itu sebagai tempat melepas lelah para siswa-siswi setelah melaksanakan proses belajar mengajar. Perlu disadari, pada periode tahun 2010 sampai dengan 2035, investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, dengan menyiapkan akses seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi.

Safety Food First

Salah satu solusi penting dalam menjaga keamanan pangan adalah menanamkan budaya keamanan pangan. Dalam hal ini, pastinya budaya keamanan pangan yang positif. Budaya yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan melakukan tindakan yang menjamin makanan yang dikonsumsi terjaga dari bahaya keamanan pangan. Budaya keamanan pangan dalam rumah tangga merupakan hal yang paling dasar, sekaligus paling sulit dilakukan.

Menurut General Manager Food Safety & Quality Excellence Center D.R. Tirtasujana, tujuan akhir dari hal itu adalah untuk memastikan setiap anggota keluarga melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif dari sudut pandang keamanan pangan. Ini bukan pekerjaan satu-dua hari, tapi bisa jadi puluhan tahun mengingat bervariasinya kondisi keluarga di Indonesia jika dilihat dari sisi ekonomi, sosial, budaya,  pendidikan, dan lain-lain, maka informasi mengenai keamanan pangan harus diberikan ke dalam keluarga dalam bentuk yang bisa diterima oleh semuanya.  Informasi harus dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami, dan disampaikan terus-menerus secara konsisten.

Oleh sebab itu beberapa waktu yang lalu tanggal 12 April 2013 pemerintah melalui Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim, serta perwakilan Kementrian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tanggal 12 April sebagai Hari Bawa Bekal Nasional. Hal ini patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi peserta didik serta mencapai keamanan pangan yang merata bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Membawa bekal makanan dari rumah bagi anak-anak sekolah, selain untuk menjaga kebersihan dan kesehatan makanan yang mereka makan, juga untuk membentuk kedekatan psikologis yang kuat antara orang tua terhadap anak. Sebab apabila orang tuanya menyediakan bekal untuk dibawa ke sekolah oleh anaknya, maka hal itu adalah salah satu bentuk perhatian dan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak,

Disisi lain, budaya keamanan pangan juga perlu ditanamkan dalam lingkungan sekolah. Untuk menciptakan budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah, semua pihak dalam sekolah juga harus dilibatkan.  Ini berarti melibatkan kepala sekolah, staf pengajar maupun administrasi, seluruh siswa, serta tak lupa para penjaja makanan jajanan di dalam dan sekitar sekolah. Caranya yang paling mudah adalah mulai dari atas, dari kepala sekolah. Setiap kepala sekolah memiliki program yang jelas dalam mendidik dan menanamkan budaya keamanan pangan bagi semua komponen sekolah.  Hasil dari penerapan program ini harus bisa diukur tingkat keberhasilannya atau keefektifannya. Sehingga sekolah pada akhirnya mampu menjadi bagian penting dalam melahirkan generasi emas tahun 2045, saat bangsa Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya

Moral Matematika dan Kepandaian Mengantri

MathDari posting seorang teman difacebook menyebutkan, bahwa seorang guru di Australia pernah berkata: “Kami tidak terlalu khawatir jika anak2 sekolah dasar kami tidak pandai Matematika” kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri.”“Sewaktu ditanya mengapa dan kok bisa begitu ?” Kerena yang terjadi di negara kita justru sebaliknya. Inilah jawabannya: Karena kita hanya perlu melatih anak selama 3 bulan saja secara intensif untuk bisa Matematika, sementara kita perlu melatih anak hingga 12 tahun atau lebih untuk bisa mengantri dan selalu ingat pelajaran berharga di balik proses mengantri. Karena tidak semua anak kelak akan berprofesi menggunakan ilmu matematika kecuali TAMBAH, KALI, KURANG DAN BAGI. Sebagian mereka anak menjadi Penari, Atlet Olimpiade, Penyanyi, Musisi, Pelukis dsb.

Karena biasanya hanya sebagian kecil saja dari murid-murid dalam satu kelas yang kelak akan memilih profesi di bidang yang berhubungan dengan Matematika. Sementara SEMUA MURID DALAM SATU KELAS ini pasti akan membutuhkan Etika Moral dan Pelajaran Berharga dari mengantri di sepanjang hidup mereka kelak.”Memang ada pelajaran berharga apa dibalik MENGANTRI ?”

”Oh iya banyak sekali pelajaran berharganya;” Anak belajar manajemen waktu jika ingin mengantri paling depan datang lebih awal dan persiapan lebih awal. Anak belajar bersabar menunggu gilirannya tiba terutama jika ia di antrian paling belakang. Anak belajar menghormati hak orang lain, yang datang lebih awal dapat giliran lebih awal dan tidak saling serobot merasa diri penting. Anak belajar berdisiplin dan tidak menyerobot hak orang lain. Anak belajar kreatif untuk memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebosanan saat mengantri. (di Jepang biasanya orang akan membaca buku saat mengantri) Anak bisa belajar bersosialisasi menyapa dan mengobrol dengan orang lain di antrian.

Anak belajar tabah dan sabar menjalani proses dalam mencapai tujuannya. Anak belajar hukum sebab akibat, bahwa jika datang terlambat harus menerima konsekuensinya di antrian belakang. Anak belajar disiplin, teratur dan kerapihan. Anak belajar memiliki RASA MALU, jika ia menyerobot antrian dan hak orang lain. Anak belajar bekerjasama dengan orang2 yang ada di dekatnya jika sementara mengantri ia harus keluar antrian sebentar untuk ke kamar kecil. Anak belajar jujur pada diri sendiri dan pada orang lain, dan mungkin masih banyak lagi pelajaran berharga lainnya, silahkan anda temukan sendiri sisanya.

Membelajarkan keterampilan sosial

Dari uraian dan contoh-contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa guru-guru di Australia amat meyakini pentingnya membelajarkan keterampilan atau kompetensi social sedini mungkin. Terlebih, kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan memberi kepada orang lain. Inilah kompetensi sosial yang sebenarnya juga harus dimiliki oleh seorang pendidik yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen, yang pada gilirannya harus dapat ditularkan kepada anak-anak didiknya. Untuk mengembangkan kompetensi sosial seseorang pendidik, kita perlu tahu target atau dimensi-dimensi kompetensi ini. Beberapa dimensi ini, misalnya, dapat kita saring dari konsep life skills (www.lifeskills4kids.com). Dari 35 life skills atau kecerdasan hidup itu, ada 15 yang dapat dimasukkan ke dalam dimensi kompetensi sosial,yaitu: (1) kerja tim, (2) melihat peluang, (3) peran dalam kegiatan kelompok, (4) tanggung jawab sebagai warga, (5) kepemimpinan, (6) relawan sosial, (7) kedewasaan dalam bekreasi, (8) berbagi, (9) berempati, (10) kepedulian kepada sesama, (11) toleransi, (12) solusi konflik, (13) menerima perbedaan, (14) kerja sama, dan (15) komunikasi.

Anak usia dini adalah anak berada pada rentangan usia 0-8 tahun, dimana pada masa ini anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Hampr 80% kecerdasan anak mulai terbentuk, tahap awal pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai pada masa prenatal. Sel-sel tubuhanak berkembang amat cepat, tahap awal perkembangan janinsangat penting untuk mengembangkan sel-sel otak, bahkan pada saat lahir sel otak tidak bertambah lagi. Setelah lahir terjadi proses meilinasi dari sel-sel syaraf dan pembentukan hubungan antara sel syaraf, hal ini amat penting dalam pembentukan kecerdasan.

Masa usia dini disebutkan pula oleh para ahli (Montessori) sebagai “masa peka”, yang merupakan masa munculnya berbagai potensi tersembunyi (hidden potency) atau suatu kondisi dimanasuatu fungsi jiwa membutuhkan rangsangan tertentu untuk berkembang. Pertumbuhan sel-sel syaraf dan masa peka diperjelaslagi dengan munculnya masa eksplorasi. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan sel syaraf untuk berkembang ditunjukkan oleh seorang bayi atau anak melalui aktivitas gerakan tangan, kaki, mulut, dan mata. Dijelaskan oleh para ahli bahwa pada rentang perkembangan 0-8 tahun muncul masa yang dinamakan dengan“masa trotz alter 1” atau disebut juga masa “membangkang tahap1”, hal ini terlihat terutama pada anak usia 3 sampai 6 tahun. Masa ini diperkuat dengan munculnya ‘ego’ (keakuan) yang merupakan cikal bakal perkembangan “jati diri” anak. Tindakan membangkang anak merupakan wujud bahwa keakuan anak muncul. Anak tidak selalu harus menurut pada apa yang diperintahkan orang dewasa, hal ini ditunjukkan dengan sikap atau tindakan menolak atau menunjukkan sikap/tindakan yang bertolak belakang dengan sikap/tindakan yang diinginkan oleh orang dewasa. Tumbuhnya ego/keakuan ini harus didukung oleh tindakan edukatif dari orang dewasa disekitarnya. Oleh sebab itu keberadaan guru menjadi penting, agar keakuan anak dapat berkembang ke arah terbentuknya konsep diri atau jati diri yang positif pada anak.

Tidak hanya Angka

Fenomena kelulusan yang telah menjadi sebuah lumrah bahkan wajib. Seolah telah mendesakralisasi proses pembelajaran yang harus dilalui seorang siswa di sekolah. Sebab meski kelulusan 100% menjadi sesuatu yang wajib dicapai setiap sekolah sehingga beragam cara dapat dilakukan untuk mewujudkannya. Kelulusan sekolah tidak lebih dari sekedar permainan angka (rumus matematika) untuk membuat seorang siswa memenuhi standar minimal untuk lulus. Meski pada bagian terakhir ini, masing-masing pihak baik dinas pendidikan dan sekolah sama-sama menyangkalnya. Semua pihak seolah menutup mata pada upaya permisif, yang telah jauh menggeser pendidikan kita lebih pada sekedar angka-angka tanpa makna. Padahal penghargaan siswa yang rendah terhadap proses “pembelajaran fair”atau terhadap guru (orang yang lebih tua) cukup memberi bukti bahwa pola pikir mereka telah lebih pragmatis daripada seharusnya.

Dalam dunia pendidikan tidak ada yang salah dengan standar nilai yang diberikan oleh negara. Sebab nilai memang bisa menjadi bukti kemampuan siswa dalam menangkap pelajaran-pelajaran yang dikonsumsinya. Namun, bahkan negara yang maju pun menyadari bahwa untuk mengembangkan suatu negara ke arah kemajuan, nilai tinggi tidaklah cukup untuk membekali para generasi bangsa, anak-anak sekolah mengemban tugas berat ini dimasa depan. Bukan nilai akademik yang akan pertama kali dilihat oleh masyarakat apalagi kurikulum yang diterapkan pada siswa-siswa sekolah. Semua pihak tentu akan sepakat bahwa yang dilihat dari seorang lulusan lembaga pendidikan adalah kelakuan-kelakuannya. Apakah kelakuan itu baik atau tidak, apakah sopan apa tidak, apakah hormat orang tua atau tidak, sopan bicaranya apa tidak, dll.

Ungkapan bijak, “berilah aku guru yang baik, dan dengan kurikulum yang kurang baik sekali pun aku akan dapat menghasilkan peserta didik yang baik”. Mengingatkan kita semua bahwa aspek kualitas hakim dan jaksa masih jauh lebih penting dibandingkan dengan aspek undang-undangnya. Sehingga dalam hal yang sama, aspek guru masih lebih penting dibandingkan aspek kurikulum. Sama dengan manusia dengan senjatanya, yang terpenting adalah manusianya, “man behind the gun”. Pentingnya membelajarkan pengetahuan matematika tidak akan jauh lebih penting untuk membelajarkan “moralitas matematika” itu sendiri kepada anak didik kita disekolah.

Sumber gambar: http://sixth-grade-team.wikispaces.com/

Pentingnya Pendidikan Ekonomi dan Humanisme Pancasila

Garuda PancasilaSetengah abad yang lalu Presiden Sukarno mengemukakan visi tentang masa depan seluruh bangsa di dunia senantiasa menghadapi gelombang besar peradaban yang tidak terhindarkan. Sehubungan dengan itu diperlukan interpretasi kembali (reinterpretation) terhadap nilai inti atau pandangan hidup (way of life) kita untuk mengantisipasi tuntutan zaman. Berikut ini petikan pidato beliau pada 1 September 1961 di hadapan Konferensi Negara-negara Nonblok I di Beograd:    

“Kita hidup dalam masa yang gegap-gempita, suatu masa yang penuh dengan bahaya. Keadaan ditimbuni dengan kesulitan-kesulitan, namun kita tidak boleh melarikan diri dari kesulitan-kesulitan ini, kita harus mengatasi keadaan itu. Akan tetapi dogma-dogma dari masa lampau yang tenang tidak setara dengan masa sekarang yang membadai. Karena peristiwa kita baru, maka kita harus berpikir kembali, kita harus bertindak kembali, kita harus membentuk kembali, kita harus membentuk lagi kembali. …” (Sukarno, 1985: 104).  

Betapa perlunya setiap negara-bangsa mengantisipasi gelombang perubahan zaman menuju tata hubungan dunia baru tetap relevan hingga hari ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 September 2009 menyatakan misinya dalam pidato bertemakan “Harmony among Civilization” di Universitas Harvard bahwa di abad 21 tidak perlu ada perbenturan peradaban atau agama, melainkan masyarakat global bisa mencapai harmoni atau toleransi antarsemua peradaban dan agama (Suara Karya, 24 September 2009). Akhir-akhir ini, Presiden SBY dalam kesempatan menerima pimpinan US ASEAN Business Council di Kantor Presiden pada 7 Juni 2012 menyatakan bahwa pengembangan ekonomi ASEAN pertama-tama harus mempertimbangkan terwujudnya ASEAN yang damai, stabil, dan demokratis. Kedua, harus berkelanjutan dan mempertimbangkan harmoni antar peradaban (http://www.presidensby.info).

Atas kondisi ini, tentu maka usaha strategis perlu dilakukan adalah dengan pengkajian kembali terhadap inti budaya atau way of life bangsa kita, yaitu Pancasila. Pengkajian kembali terhadap nilai-nilai keutamaan (virtue values) Pancasila ini perlu dilakukan dalam tataran filosofis yang berjangkar pada pemaknaan humanisme Pancasila.

Peran Penting Pendidikan Ekonomi

Pengajaran Ilmu Ekonomi di Indonesia baik di sekolah menengah terlebih perguruan tinggi sangat didominasi oleh pemikiran-pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik, pun dalam kehidupan yang lebih luas dalam praktek pengaturan perekonomian negara kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangat kentara dengan nuansa ilmu ekonomi klasik dan neoklasik yang nota bene adalah model ekonomi kapital liberal, lahirnya kebijakan-kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh para ilmuan dan ahli ekonomi yang menduduki posisi strategis bidang perekonomian yang banyak menamatkan studinya di negara-negara yang melahirkan sistem ini terutama Amerika, menurut Mubyarto pada masa era orde banyak teknokrat-teknokrat dari Universitas Indonesia yang diangkat menjadi menteri terutama pada beberapa pos strategis dibidang perekonomian sehingga melahirkan julukan baru bagi Fakultas Ekonomi UI ini sebagai Fakultas yang mengajarkan paham liberal. Nasution (2008) juga menyatakan bahwa saat ini ilmu ekonomi yang diajarkan di Kampus maupun sekolah merupakan ilmu ekonomi yang dikembangkan dari praktik ekonomi barat, tepatnya ilmu ekonomi neoklasik, baik monetarist maupun keynesian dan pengajaran ekonomi ini menjadi doktrin sehingga dalam praktiknya ekonomi pasar yang dilandasi oleh faham neoklasik menjadi lebih dominan dalam aktifitas ekonomi di Indonesia, baik dalam tataran pelaku usaha, konsumen maupun pengambil kebijakan.

Pengajaran ekonomi klasik dan neoklasik khususnya di Indonesia tidaklah dapat disalahkan karena disatu sisi sebagai negara berkembang yang ingin melakukan akselerasi dalam pembangunan harus melakukan berbagai terobosan dan mengadopsi berbagai kemajuan dari perkembangan dunia yang ada. Akan tetapi semangat untuk mengikuti kemajuan dan perkembangan dengan mengadospinya secara mentah-mentah tanpa adanya proses seleksi dan kesepkatan secara nasional yang mempertimbangkan berbagai aspek adalah sesuatu tindakan yang sangat keliru. Sistem ekonomi liberal dan kapitalis yang lahir dan berkembang dinegara asalnya merupakan wujud yang sesuai dengan karakteristik bangsa Amerika sekaligus merupakan jelmaan dari negara Amerika yang menganut ideologi liberalisme, kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditempuh Amerika juga merupakan wujud nyata dari idelogi liberalisme yang sangat sesuai dengan bangsa Amerika. Indonesia sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila dengan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan sebuah warisan budaya yang telah dijadikan sebagai jati diri bangsa juga memiliki prinsip-prinsip dasar dan asumsi-asumsi pokok dalam mengatur perekonomian negara. Maka sudah seharusnya Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok dan tolak ukur kebijakan yang dilahirkan untuk kepentingan bangsa dan negara dan yang penting adalah menamanmkan pancasila kedalam lubuk hati setiap rakyat Indonesia. Pengajaran ekonomi yang ada sekarang ternyata sangat menjauh dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan terjadi pergeseran yang lebih memilih pengajaran ekonomi klasik dan neoklasik sebagai yang utama dalam pengajarannya. Prof. Sri Edi Swasono dalam sebuah makalah yang ditulisnya menguraikan sembilan kekeliruan pengajaran ekonomi di Indonesia khususnya di perguruan tinggi. Kekeliruan pengajaran ekonomi di Indonesia juga dikemukakan oleh Mubyarto (2003) yang menyebut dosen-dosen ekonomi di Indonesia harus merasa berdosa karena mengawali menyebarluaskan ajaran-ajaran yang bersumber pada filsafat moral yang tidak sesuai dengan nilai dan sistem budaya Indonesia.

Mempelajari ilmu ekonomi dalam kerangka ideologis dan orientasi adalah sesuatu yang sangat mutlak diperlukan yang pada akhirnya akan dapat mempertahankan identitas bangsa yang berpancasila di Indonesia, kedua bahwa ilmu ekonomi bukanlah ilmu yang permanen dan berlaku tetap melampui batas waktu dan tempat artinya sangat terbuka kemungkinan dilakukannya perubahan dan penyesuaian pada waktu dan kondisi tertentu sehingga sangat naiflah seseorang berpikir bahwa sebuah teori dalam ilmu ekonomi akan tetap berlaku sepanjang masa seperti matematika atau ilmu pasti lainnya, sesuai dengan pendapat pakar ekonomi Amerika John S Cambs (Rino:2007) pernah mengatakan bahwa ekonomi bukanlah ilmu melainkan sekedar harapan ilmu, berarti ilmu ekonomi dengan sejumlah pemikiran-pemikiran didalamnya akan selalu mengalami perubahan dan tidak akan pernah sampai pada satu titik kematangan untuk menetapkan suatu keputusan yang permanen, ketiga ilmu ekonomi sebagai bahagian dari ilmu sosial harus tetap dipertahankan keberadaannya dengan tidak boleh tercerabut dari akarnya sebagai ilmu sosial yang berarti pengajaran ilmu ekonomi sangat memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang senantiasa berubah dan tidak ada yang tetap, maka segenap asumsi dalam ilmu ekonomi harus senantiasa memadukan teori yang sudah ada dengan kondisi real masyarakat yang harus memiliki keterpaduan dalam keduanya dan hendaknya pengajaran ilmu ekonomi adalah pengajaran yang multidisplin ilmu yang tidak semata-mata mengkaji manusia dari aspek ekonomi saja namun dari sisi sosiologis, antorpologis, geografis dan sejarahnya, keempat pengajaran ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kerangka ideologis bangsa Indonesia maka pancasila sebagai ideology hendaknya menjadi tolak ukur utama sekaligus sebagai patron yang akan menjadi pedoman dalam diri manusia Indonesia, pengajaran ilmu ekonomi adalah pengajaran yang sarat dengan nilai bukan sebaliknya bebas nilai bahkan tidak memiliki nilai sama sekali sehingga pengajaran ekonomi di indonesia harus diupayakan sejauh mungkin membumikan Pancasila dalam segenap jiwa manusia Indonesia khususnya generasi muda.

Membumikan Pancasia Dalam Humanisme

Pembahasan tentang humanisme Pancasila ini didasarkan pada kajian Prof. Soerjanto Poespowardojo, pakar filsafat dari UI; dan Prof. Franz Magnis-Suseno, pakar filsafat dari STF Driyarkara. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjanto Poespowardojo, bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menyatakan bahwa kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan prinsip dasar serta pedoman bagi bangsa Indonesia dan hidup kenegaraannya. Usaha menangkap kepadatan serta bobot ketetapan tersebut, sewajarnya diadakan penelitian tentang kekayaan yang terkandung di dalamnya dan dicoba memahaminya dengan mengungkapkan nilai-nilai serta hubungan antarnilai dan antarsila dalam bentuk-bentuk yang lebih eksplisit. Hal ini berarti bahwa terlebih dahulu harus dipelajari filsafat yang melatarbelakanginya, yang disebut Filsafat Pancasila (Poespowardojo, 1991: 54).

Suatu rumusan hanya dapat dipahami dan dengan demikian memperlihatkan fungsinya apabila dikaitkan dengan jalan serta alam pikiran pelaku (pengemban) yang merumuskannya dan lebih-lebih kalau dikaitkan dengan penghayatan eksistensial, dimana rumusan tersebut merupakan motif dasar berbagai bentuk tindakannya. Secara fenomenologis dapat dikatakan bahwa kelima sila itu berlaku bagi setiap manusia. Pada dasarnya tidak seorang pun dapat dilepaskan dari kelima sila tersebut tanpa risiko menyalahi kemanusiaannya, meskipun berdasarkan kemerdekaan yang dimilikinya sebagai hak asasi ia mampu berbuat berlawanan dengan sila-sila itu, namun secara etis tetap terikat untuk menaatinya. Kesadaran akan kenyataan ini dengan sendirinya mengaitkan kelima sila sebagai keseluruhan nilai dengan kodrat manusia, maka disebut Humanisme Pancasila.

Kelima sila merupakan unsur konstitutif kodrat manusia dan inheren padanya. Kodrat manusia di sini adalah keseluruhan struktur, dinamika serta perwujudan yang kesemuanya mengungkapkan realitas manusia qua talis. Oleh karena itu, Pancasila mencerminkan nilai-nilai kodrati yang fundamental sifatnya, dan bukan sekedar perwujudan kongkret yang mengungkapkan kode-kode atau kebiasaan sehari-hari. Dengan perkataan lain, Pancasila merupakan eksplisitasi pribadi manusia sebagai totalitas yang mengandung berbagai antinomi dalam dirinya antara individualitas dan sosialitas, materialitas dan spiritualitas, transendensi dan immanensi, eksteriorisasi dan interiorisasi, yang tidak dilihat secara sektoral dalam salah satu aspek kehidupannya, tetapi secara integral dengan mengikutsertakan dan memperhatikan segala segi yang membentuk keutuhan pribadi manusia dan segala yang mempengaruhinya, termasuk problematika yang ditimbulkan oleh antinomi tersebut.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengungkapkan dimensi vertikal sebagai pendasaran metafisis keberadaan manusia. Dalam kesadarannya manusia insyaf akan dirinya yang serba terbatas. Sila ini merupakan pengakuan bangsa Indonesia akan Nilai Absolut yang menjadi sumber segala realitas, jadi bukan hanya sebagai pengertian yang abstrak belaka, melainkan sungguh-sungguh sebagai realitas kongkret. Tuhan adalah kekuasaan tertinggi yang transenden yang merupakan tujuan akhir segala sesuatu yang ada, dan merupakan pendasaran metafisis segala relasi yang dimiliki manusia (Poespowardojo, 1999: 76-77).

Pemahaman Franz Magnis-Suseno terhadap rumusan sila pertama ini buah kesepakatan the founding fathers tentang arti penting agama bagi bangsa Indonesia, bahwa kita tidak membeda-bedakan antara agama-agama. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila mewajibkan pluralisme dalam arti pengakuan terhadap adanya keyakinan-keyakinan religius yang berbeda, yang semuanya dilindungi. Keagamaan (religiosity) yang didukung oleh Pancasila adalah keagamaan yang terbuka (Magnis-Suseno, 2012: 10).

Sila Kemanusiaan mempunyai pengertian bahwa komunikasi antar manusia di semua tingkat yang “manusiawi” serta hubungan antar manusia senantiasa adil. Dalam arti ini, kebaikan apa pun apabila tidak adil itu tidak baik, dan perbuatan yang tidak adil tidak pernah benar. Demikian pula makna beradab mengandaikan tuntutan paling dasar Pancasila agar manusia membawa diri selalu secara beradab. Sebaliknya, kelakuan yang tidak beradab tidak pernah bisa benar.

Sila persatuan Indonesia mengandaikan agar kita semua bukan hanya hidup bagi kebahagiaan privat kita dan keluarga, melainkan kita merasa solider senasib sepenanggungan dengan seluruh bangsa. Etika keutamaan dari sila ketiga ini mengharapkan kita mampu untuk mencintai bangsa dan negara kita, dan bersedia berkurban baginya.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ini dilatar-belakangi kehendak agar bangsa Indonesia merdeka menjadi demokratis, dan tidak jatuh ke tangan feudal lagi. Akan tetapi nilai keutamaan kerakyatan ini bukan sekedar perasaan bersatu dengan rakyat, melainkan tekad bahwa nasib bangsa dan kebijakan politik negara benar-benar ditentukan oleh rakyat, bukan oleh elit. Oleh karena itu, sila keempat ini menolak segala sistem diktatoral, paternalistik dan bentuk lain kekuasaan elit di atas rakyat.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pernyataan resmi bahwa bangsa ini harus dibangun dalam solidaritas. Bangsa ini pun tidak boleh terpecah secara vertikal, antara mereka yang terus maju dan mereka yang tidak mempunyai harapan. Nilai keutamaan sila ini adalah pengharaman atas korupsi, karena korupsi merupakan penyakit paling berbahaya yang membusukkan tubuh bangsa dan merusak kemampuannya. Pada hakikatnya korupsi bertentangan dengan keadilan sosial.

Ideal manusia menurut Pancasila adalah manusia yang secara otentik berhasil memanusiakan dirinya dalam hubungannya dengan ketiga faktor esensial, yaitu dunia, sesama (masyarakat) dan prinsip ketuhanan. Berdasarkan perspektif Pancasila, perkembangan tidak cukup dilaksanakan dalam salah satu dari ketiga dimensi tersebut, karena penekanan satu dimensi dengan mengabaikan dimensi lain berarti ekstremitas yang berbahaya bagi masyarakat. Dunia, sesama (masyarakat) dan prinsip ketuhanan adalah lingkungan yang sama esensial dan fundamentalnya bagi perkembangan manusia, maka hubungan terhadap ketiganya serta peningkatannya harus berjalan secara seimbang.

Pemaknaan humanisme Pancasila ini dapat dipandang sebagai usaha untuk membawa kembali Pancasila sebagai wacana publik (public discourse). Pengembalian Pancasila sebagai wacana publik merupakan tahap awal krusial untuk pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dapat dimaknai secara terus-menerus sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada gilirannya, pembudayaan humanisme Pancasila akan berkontribusi bagi penguatan karakter bangsa dalam rangka tata hubungan peradaban global.

Sumber gambar: http://www.visdomsnettet.dk

Akuntansi Antara Spiritualisme dan Pragmatisme

SpiritualismMenurut Shariati dalam Agustian (2005: 16), manusia adalah makhluk dua-dimensional yang membutuhkan penyelarasan kebutuhan akan kepentingan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, manusia harus memiliki konsep duniawi atau kepekaan emosi dan intelegensia yang baik (EQ plus IQ) dan penting pula penguasaan ruhiyah vertikal atau Spiritual Quotient (SQ). Namun, selama ini pendidikan akuntansi diakui atau tidak hanya terpaku untuk mengasah kecerdasan intelektualnya  saja  (Triyuwono, 2010). James (2008) dan  Kamayanti (2010)  juga mengungkapkan hal yang serupa yaitu, “fokus rasionalitas pendidikan akuntansi ini membentuk ciri maskulinitas”. Sehingga tuntutan dari lingkungan sosial ini membentuk siswa dengan sendirinya membentuk sebagai peserta didik memahami ilmu dengan sudut pandang intelektualnya saja. Dampak pendidikan yang hanya berpusat pada kecerdasan akal saja dapat dilihat dari perilaku dan sifat siswa, dalam mengambil keputusan dengan terlalu mempertimbangkan berapa materi yang akan dikorbankan dan apa benefit yang akan didapat dari keputusan tersebut. Hal ini didukung oleh temuan Mulawarman (2006, 2007), Triyuwono (2010) dan dalam Kamayanti (2012) yang mengatakan hal inilah yang membentuk calon-calon akuntan bercirikan rasionalis, antroposentris/egois, apatis, tidak peka keadaan sekitar (impersonality), objektif dan keringakan nilai-nilai spiritualitas. Secara umum, sifat yang dihasilkan adalah individualis, materialistis dan terpaku pada pemikiran yang logis.

Pelajaran yang sangat penting adalah menyatunya dunia fisik dengan dunia psikis dan spiritual. Peradaban dunia  modern  selalu  mengakui  materi  sebagai “yang pusat” (at au menganggapnya  sebagai  “Gusti”),  dan  sebaliknya  memandang  remeh,  memarjinalkan,  dan bahkan meniadakan sesuatu yang di pinggiran (“kawulo”), yaitu “sing liyan” (the others). Sing liyan dalam konteks ini adalah dunia psikis (mental) dan spiritual. (Triyuwono, 2007). Triyuwono 2007 mencoba memaparkan pada tataran ilmiah esensi ajaran  Manunggaling Kawulo-Gusti dari Syeikh Siti Jenar:

“kemanunggalan” (unity) atas dua hal atau lebih yang berbeda. Misalnya kemanunggalan manusia (sebagai mahluk) dengan Tuhan (sebagai Sang Pencipta), kemanunggalan suka dengan duka, kemanunggalan benar dengan salah, dan lain-lainnya. [Dua] hal yang berbeda tersebut tidak saling meniadakan (mutually exclusive), tetapi sebaliknya saling- menyatu [mutually inclusive]

Selama ini banyak berkembang dalam masyarakat sebuah pandangan stereotip, dikotomisasi antara dunia dan akhirat. Dikotomisasi antara unsur-unsur kebendaan dan unsur agama, antara unsur kasat mata dan tak kasat mata. Materialisme versus orientasi nilai-nilai Ilahiyah semata. Mereka yang cenderung memilih keberhasilan di alam “vertikal” cenderung berpikir bahwa kesuksesan dunia justru adalah sesuatu yang bisa “dinisbikan” atau sesuatu yang bisa demikian mudahnya “dimarjinalkan”. Hasilnya, mereka unggul dalam kekhusyu‟an dzikir dan kekhitmatan berkontemplasi, dalam kata lain menjadi seorang petapa, namun menjadi kalah dalam akancah ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial, politik dan perdagangan di alam “horizontal”. Begitupun sebaliknya  yang  berpijak  hanya  pada  alam  kebendaan,  kekuatan  berpikirnya  tak  pernah diimbangi  oleh  kekuatan  dzikir,  berujung  pada  egoisme  dan  materialistis.  Sehingga  wajar menurut  penulis  jika  Ary  Ginanjar  Agustian  menyatakan  dalam  bukunya  bahwa  “Realitas kebendaan yang masih membelenggu hati, tidak memudahkan baginya untuk berpijak pada alam fitrahnya (zero mind)”.

Prinsip Keseimbangan

Sebenarnya konsep kecerdasan yang menyeluruh sudah menjadi cita-cita mulia bangsa kita, terbukti dalam Undang-Undang No. 20 Tahun  2003 tentang tujuan Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka dari waktu ke waktu bidang pendidikan yang didasarkan kepada pengembangan moral serta etika yang mengedepankan keikutsertaan penerapan religiuitas yang tidak hanya sebatas penyampaian ilmu, haruslah menjadi prioritas dan menjadi orientasi untuk kemudian diusahakan penyediaan sarana dan prasarananya sehingga akan meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari suatu pendidikan akuntansi yang mengarah kepada basis keseimbangan (La‟lang, 2010).

Sebenarnya  isi  dari  Undang-Undang  tersebut  sudah  sarat  akan  makna  keseimbangan tersebut, tetapi kenyataannya pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan akuntansi yang berkembang selama ini, terlalu menekankan arti penting nilai akademik, kecerdasan otak atau IQ saja. Mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke bangku kuliah, jarang sekali ditemukan pendidikan tentang kecerdasan emosi yang mengajarkan tentang kecerdasan emosi yang mengajarkan tentang: integritas; kejujuran; komitmen; visi; kreatifitas; ketahanan mental; kebijaksanaan; keadilan; prinsip kepercayaan; penguasaan diri atau sinergi, padahal justru inilah hal yang terpenting. Mungkin kita bisa melihat hasil dari bentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia era 2000 yang patut dipertanyakan, yang berbuntut pada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini ditandai dan dimulai dengan krisis moral atau buta hati yang terjadi di mana-mana. Mengapa hal ini terjadi? Karena menurut Mulawarman (2008) sistem pendidikan saat ini telah lepas dari realitas masyarakat Indonesia dan dibawa langsung dari “dunia lain” (baca: Barat) yang memiliki nilai-nilai Indonesia sendiri tanpa kodifikasi dan penyesuaian yang signifikan. Akuntansi merupakan produk yang dibangun dari nilai-nilai masyarakat dimana akuntansi dan sistem akuntansi dikembangkan (lihat misalnya Hines 1989; Morgan 1989; Mulawarman 2006 dan banyak lainnya). Akuntansi dan sistem pendidikan akuntansi menurut Mulawarman (2008) memang membawa values (nilai-nilai) “sekularisasi” yang memiliki ciri utama self-interest, menekankan bottom line laba dan hanya mengakui realitas yang tercandra (materialistik) (Mulawarman, 2012).

Pendidikan akuntansi semacam ini tentu membawa konsekuensi pada praktik akuntansi. Hal yang menarik telah dipaparkan oleh Irianto mengenai praktik-praktik akuntansi yang berjalan selama ini tidak sedikit menimbulkan permasalahan. Irianto (2003, 2006) dalam La‟lang (2010) memaparkan dengan seksama hal ini. Sebut saja skandal kebangkrutan Enron yang turut menjadi skandal terbesar dalam sejarah akuntansi. Dalam proses pengusutan sebab-sebab kebangkrutan itu Enron dicurigai telah melakukan praktek window dressing. Manajemen Enron telah menggelembungkan (mark up) pendapatannya US$ 600 juta, dan menyembunyikan utangnya sejumlah US$ 1,2 miliar. Hal ini tentunya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dengan trik-trik manipulasi yang tinggi dan tentu saja orang-orang ini merupakan orang bayaran  dari  mulai analis keuangan,  para  penasihat  hukum,  dan  auditornya.  Ini  disebabkan karena  adanya   unsur   kebohongan   yang  dilakukan   pada   sebuah   sistem   terbuka,   terjadi pelanggaran terhadap kode etik berbagai profesi seperti akuntan, pengacara, dan lain sebagainya, dimana segelintir professional tersebut serakah dengan memanfaatkan ketidaktauan dan keawaman banyak orang, serta praktek persekongkolan tingkat tinggi. Ini tentu menunjukkan bahwa manusia sebagai pelaku sudah tidak lagi berada dalam koridor akhlak serta moralitas sebagai kehendak Tuhan sehingga hidup berdasarkan “takut akan Tuhan” mulai memudar sejalan dengan masa modernisme yang kian menjulang.

Diakui atau tidak, selama bertahun-tahun dunia akuntansi sebagai salah satu aspek pendidikan, seakan terpasung di persimpangan jalan, tersisih di antara hiruk-pikuk dan hingar bingar ambisi penguasa yang ingin mengejar pertumbuhan dan daya saing bangsa. Pendidikan akuntansi seolah tidak diarahkan untuk memanusiakan manusia secara “utuh” dan “paripurna”, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan dan budi pekerti. Pendidikan akuntansi lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, perasaan, emosi dan spiritual. Akibatnya, apresiasi output pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran budi, dan budi nurani, menjadi nihil (La‟lang, 2010).

Wajah Baru Pembelajaran Akuntansi di Kelas

Saya memperhatikan proses belajar-mengajar di kelas, memang Siswa “disodorkan” oleh berbagai jenis teori, dan tentunya semua itu terpaku pada textbook sehingga “menghipnotis” siswa untuk mempunyai pemikiran yang cenderung kaku. Penelitian Davidson dan Baldwin (2005) dalam Setiawan dan Kamayanti (2012) menyimpulkan bahwa di AS, praktik pendidikan akuntansi 100% bertumpu pada accounting textbooks. Ditambah lagi kondisi bahwa tipe perkuliahan lebih disukai; situasi di mana dosen menganggap pengetahuan yang disampaikan adalah “kado/hadiah (gift)” kepada siswa (Setiawan dan Kamayanti, 2012). Mayoritas siswa memahami akuntansi adalah suatu cara agar entitas dapat menghimpun kekayaan sebesar-besarnya, beranggapan bahwa yang lebih banyak bekerja berarti yang lebih banyak mendapatkan hasilnya, tanpa memikirkan pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan yang telah dilakukan. Setiawan dan Kamayanti (2012) mengutip dari Powell and Dimaggio (1997:63), Max Weber menyatakan bahwa rasionalisme menjadi penjara (iron cage) yang mengekang unsur kemanusiaan. Terbukti pernyataan Max Weber terjadi dalam pendidikan akuntansi, berdampak pada pemahaman siswa terhadap akuntansi. Segala sesuatu diukur dengan satuan uang, sehingga menghasilkan sifat materialistis. Bahkan ada pula siswa yang memahami bahwa akuntansi merupakan sebuah alat politis yang menjadikan perantara untuk memaksimalisasi kepentingan pihak-pihak tertentu.

Sebagaimana dikutip dari Triyuwono (2009), angka-angka adalah salah satu bentuk logosentrisme dari akuntansi mainstream. Bahkan menurut pandangan Hines  (1989)  tanpa  angka  adalah  suatu  hal  yang  sangat  mustahil  bagi  akuntansi,  dan implikasinya adalah tanpa akuntansi kita tidak dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Logosentrisme ini terutama dicirikan dengan: pertama, pola berpikir oposisi biner (dualistik, dikhotomis) yang hierarkis, dan kedua ilmu pengetahuan positivistis yang mekanis, linier dan bebas-nilai.   Dengan   demikian   dapat   dimengerti   bahwa   logosentrisme   sebagai   produk modernisme  mempunyai  ciri  “penunggalan”  melalui  universalitas.  Konsekuensi  dari penunggalan ini adalah bahwa “sang lain” (the others) yang berada di luar dirinya akan selalu disubordinasikan,  dieliminasikan,  dan  jika  mungkin  harus  “dibunuh”.  Dari  gambaran  diatas dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana bahwa akuntansi hanyalah sebuah “alat” bantu untuk mengkalkulasi angka-angka (baca: uang) yang nantinya berakhir pada pengambilan keputusan ekonomi.

Setiap manusia mempunyai suara hati yang sejatinya menyuarakan kebenaran dalam bertingkah laku, tetapi suara hati tersebut bertentangan dengan mindset yang telah mengakar dan karena tuntutan keadaan. Agustian (2005:40) melanjutkan, kebenaran sejati, sebenarnya terletak pada suara hati yang bersumber dari spiritual center ini, yang tidak bisa ditipu oleh siapa pun, atau oleh apa pun, termasuk diri kita sendiri. Mata hati ini dapat mengungkap kebenaran hakiki yang tak tampak di hadapan mata. Bahkan kata ahli sufi Islam Jalaludin Rumi, “Mata hati punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada dua indera penglihatan”.

Menurut Cooper (1998) dalam Agustian (2005:40), “Hati mengaktifkan nilai-nilai kita yang paling dalam, mengubahnya dari sesuatu yang kita pikir menjadi sesuatu yang kita jalani. Hati tahu hal-hal yang tidak, atau tidak dapat, di ketahui oleh pikiran. Hati adalah sumber keberanian dan semangat, integritas dan komitmen. Hati adalah sumber energi dan perasaan mendalam yang menuntut kita belajar, menciptakan kerjasama, memimpin dan melayani.”

Pendidikan agama yang semestinya dapat diandalkan dan diharapkan bisa memberi solusi bagi permasalahan hidup saat ini, ternyata lebih diartikan atau dipahami sebagai ajaran fiqih. Tidak untuk dipahami dan dimaknai secara mendalam, dan lebih condong pada pemisahan kehidupan dunia dan akhirat, tanpa ada kesadaran diri untuk mengintegrasikan keduanya dalam bertingkah  laku.  Sejak  saya  duduk  di  bangku  Sekolah  Dasar,  sampai  Sekolah  Menengah Pertama, memang pelajaran Agama menjadi mata pelajaran yang wajib, tetapi hanya bentuk hafalan, tanpa dipahami maknanya secara mendalam. Unsur intuisi, rasa, emosi serta kesadaran Ketuhanan (spiritualitas) menjadi sesuatu yang terpinggirkan, termarginalkan (untuk tidak mengatakan dihilangkan sepenuhnya) (Setiawan dan Kamayanti, 2012). Padahal dari sinilah seharusnya pembentukan jiwa sosial, kecerdasan emosional dan spiritual yang sebenarnya.

Kemudian di tengah kemirisan tersebut, masuklah buku-buku dan ajaran modern barat ke Indonesia. Secara  tidak  langsung  buku-buku  tersebut  “menghipnotis”  pemikiran  manusia,  dan  semakin menyamarkan suara hati yang sebenarnya sangat dekat dengan dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak terjamah, namun sebenarnya sudah mereka kenal sejak lahir. Suara hati yang bersumber dari Ilahiyah sebagai perwujudan kecerdasan Emosi dan Spiritual dari Sang Pencipta yang tak pernah d isadari walau sebenarnya berada sangat dekat dengan dirinya. Menurut Adnan (1998) dalam Agustian (2005:40), “Hati Nurani akan menjadi pembimbing terhadap apa yang harus ditempuh dan diperbuat.” Artinya, setiap manusia sebenarnya telah memiliki sinyal-sinyal dalam hatinya sebagai pembimbing dalam segala aktivitas yang dilakukan.

Persoalannya yang ada kemudian adalah apakah sudut pandang spiritual akuntansi ini sudah difahami oleh para guru. Ataukah masih terlampau jauh pemikiran untuk melibatkan spiritualitas dalam memahami akuntansi. Meski pada akhirnya akan perubahan perilaku dan karakter, karena sifat-sifat yang membelenggu suara hati akan melemah dan siswa secara individu dapat membawa manfaat bagi kehidupan sosialnya.

Sumber gambar: http://henkykuntarto.files.wordpress.com/

KUR, Inklusi Keuangan dan Ormas Keagamaan

Inklusi KeuanganPermodalan merupakan masalah yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha, banyak usaha yang berkembang karena didukung modal yang kuat. Tidak sedikit usaha yang berprospek bagus dan memiliki nilai jual yang tinggi, namun karena keterbatasan modal menyebabkan para pelaku, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kesulitan mengembangkan usahanya. Untuk mengatasi masalah permodalan tersebut  pemerintah  lalu melaksanakan  program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yakni pinjaman dana yang disalurkan oleh bank-bank milik pemerintah untuk  para pelaku UMKM yang mempunyai usaha minimal berjalan enam bulan. Adapun layak atau tidaknya pelaku UMKM memperoleh KUR adalah wewenang pihak perbankan melalui survei ke lokasi usaha dan persyaratan lain seperti melampirkan KTP, KK, foto, dan surat keterangan usaha. Jika dari hasil survei dan analisa usaha tersebut memiliki prospek yang bagus, maka pihak perbankan memberikan KUR dengan proses pencairan 3–5 hari kerja.

KUR merupakan Program Pro Rakyat Klaster 3 yang diluncurkan Presiden SBY di Gedung BRI, Jakarta Pusat, 5 November 2007 sebagai implementasi financial inclusion yang bertujuan memberikan kemudahan kredit bagi pelaku UMKM yang kini penyalurannya diperluas dari semula hanya 6 bank kini menjadi 33 bank meliputi 7 bank nasional dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dana KUR yang sudah dikucurkan sejak November 2007 hingga Februari 2013, hampir sebesar Rp 100 triliun dengan penerima manfaat mencapai 7,61 juta pelaku UMKM. Berbagai usaha yang mendapat manfaat KUR cukup beragam meliputi perdagangan, perikanan, pertanian, pertenakan, perkebunan, jasa dan lain sebagainya.

Ada tiga (3) pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Pertama adalah pemerintah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Departemen Teknis (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan UKM).Pemerintah berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian berikut penjaminan kredit. Kedua, lembaga penjaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Ketiga, perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan Koperasi. Sinergitas tiga pilar ini amatlah penting, terlebih UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Akan tetapi jika dilihat kondisi UMKM di Indonesia, dapat dikatakan bahwa UMKM kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini terlihat dalam laporan Bank Indonesia dimana 60 hingga 70% sektor UKM kita belum mendapatkan akses permodalan.

Perluasan Akses KUR dan Pemberantasan Kemiskinan

Padahal Indonesia tengah bersiap untuk mengikuti pasar bebas ASEAN tahun 2015, saat dimana masing-masing negara ASEAN akan bersaing mencari pasar sebesar-besar. Namun beberapa kalangan pesimis Indonesia bisa bersaing dengan negara lainnya. Pasalnya banyak sektor usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia yang belum mendapatkan akses bantuan permodalan dari pemerintah. Ini tantangan kita bagaimana sektor UKM kita bisa mendapatkan akses permodalan sehingga ada dukungan mengembangkan usaha saat pasar bebas ASEAN 2015 terlebih dengan potensi tabungan masyarakat yang ada.

Hasil survei BI yang menyebutkan rumah tangga yang memiliki tabungan, baik pada lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan nonbank (LKNB) dan non lembaga keuangan (NLK) tercatat 48%. Di dalamnya, bank masih menjadi pilihan rumah tangga untuk menyimpan uang, yakni 44,23%. Terlihat bahwa angka kesadaran masyarakat untuk menatabukukan transaksi keuangan masih sangat rendah. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa  54,90% rumah tangga Indonesia belum memiliki utang dari lembaga keuangan. Hanya 45,10% rumah tangga yang memiliki akes terhadap pinjaman mikro dan dari jumlah tersebut hanya 19,558% yang memiliki akses terhadap pinjaman bank.

Preferensi sumber pinjaman juga berbeda, yakni masyarakat berpenghasilan rendah lebih banyak meminjam pada NLK, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas lebih banyak meminjam ke bank. Mekanisme ini mengakibatkan masyarakat bawah banyak terjebak dalam ekonomi rente berbunga tinggi. Hal ini salah satunya dilatar belakangi oleh akses yang berlebih terhadap layanan jasa perbankan di Jawa dan Bali, jika dibandingkan dengan di wilayah timur Indonesia. Terbukti dengan penyaluran KUR hingga sebesar Rp. 82,3 triliun yang lebih banyak terserap di provinsi-provinsi di Pulau Jawa dibandingkan provinsi lainnya di luar Pulau Jawa Atas kondisi ini penguatan program KUR sebagai salah satu bentuk implementasi financial inclusion menjadi hal yang mendesak harus dilakukan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui edukasi keuangan, pemetaan informasi keuangan, fasilitas intermediasi, saluran distribusi, dan regulasi yang mendukung dengan melibatkan semua pihak terkait

Untuk mengembangkan financial inclusion, perlu mempertimbangkan kesesuaian yang saling mendukung antara tiga komponen, yaitu pengentasan kemiskinan, stabilitas keuangan, dan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas keuangan dilakukan dengan mendorong regulasi yang mendukung perlindungan konsumen dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mendorong pengembangan ekonomi lokal. Sedangkan pengentasan kemiskinan dilakukan dengan cara menyasar kelompok miskin dalam pengembangan financial inclusion, inisiatif itu antara lain program pendidikan keuangan (Ayo ke Bank), promosi produk tabungan dengan biaya rendah (Tabunganku), peningkatan kapasitas bank pembiayaan/ perkreditan rakyat, program kemitraan, penyusunan database UKM, pilot project dan panduan pelaksanaan bank tanpa kantor cabang (branchless banking).

Ormas  dan Penguatan Kredit Usaha Rakyat

Dalam mewujudkan hal tersebut perlu ada gerakan bersama antara pemerintah daerah dan ormas  dalam memperkuat akses dan kapasitas pelaku UMKM dimasyarakat untuk penyerapan KUR. Membangkitkan semangat kewirausahaan (berbisnis) masyarakat untuk melahirkan sebanyak mungkin pebisnis di kalangan masyarakat. Semakin banyak pengusaha, angka pengangguran tentu dapat kita perkecil, dan otomatis derajat kesejahteraan masyarakat tumbuh. Sehingga salah satu agenda pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tentang peningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Sejauh ini upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain melalui pemberdayaan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dan selaras dengan fungsi dan keberadaannya, organisasi massa (Ormas)  menempati posisi penting dan strategis. Terlebih nomenklatur pendirian Ormas  merupakan lokomotif yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

Fakta-fakta ini secara historis mudah kita temukan, seperti keberhasilan 16 Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh R. M. Tirto Adipuro di Bogor pada tahun 1905. Atau keberhasilan Haji Samanhoedi, pedagang muslim, pengusaha batik dari Solo, Jawa Tengah, untuk merajut potensi ekonomi masyarakat dengan cara mengumpulkan pedagang bumi putra dalam sebuah organisasi yang disebut “Perkumpulan Rekso Rumekso” pada tahun 1909. Haji Samanhoedi bersama-sama saudara agar batik di Lawean Solo mengembangkan Sarekat Dagang Islam tersebut lebih luas lagi. Kemudian ketika HOS Tjokroaminoto bergabung, Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. Sejak saat itulah Sarekat Islam terus berkembang pesat. Di tangan Tjokroaminoto, SI berkembang dan merambah ke akar rumput di pedesaan. Keanggotaannya tidak lagi hanya pedagang tetapi meliputi kalangan yang lebih luas. Walaupun pada akhirnya SI lebih dikuasai oleh para kaum terpelajar ketimbang pedagang karena itu orientasinya bergeser dari ekonomi menjadi sangat politis. Sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa SI adalah perkawinan kaum pedagang dengan cendikiawan.

Contoh yang tidak kalah menariknya adalah apa yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang terkenal dengan ucapannya, “Jangan mencari hidup dari Muhammadiyah tapi hidupkanlah Muhammadiyah”. Ia kerap mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi orang yang mandiri secara ekonomi. Hasilnya cukup mencengangkan, pada tahun 1916, kaum saudagar yang menjadi anggota persarekatan Muhammadiyah mencapai 47% dari total anggota Muhammadiyah. Bandingkan dengan anggota dari kalangan pamong praja yang hanya 18,1 % dan ulama yang hanya 12,1%. Komposisi seperti inilah yang membuat Muhammadiyah dapat melakukan pemberdayaan ekonomi anggotanya. Hasilnya, Muhammadiyah. mampu mendirikan panti asuhan, membangun sekolah dan rumah sakit secara mandiri. Cukup menarik juga jika kita mencermati kelahiran Nahdlatul Ulama. Delapan tahun sebelum NU berdiri, tepatnya pada 1918, K.H Hasyim Asy‟ari mendirikan Syirkah al-„Inan, semacam koperasi yang dimiliki oleh Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan para Saudagar). Pada waktu itu, Hasyim Asy‟ari berpidato dan mengatakan, “Wahai Putra bangsa yang cerdik pandai, ustadz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan badan usaha ekonomi …?” Demikianlah, pada tahun 1926, Nahdlatul Tujjar yang selanjutnya menjadi Nahdlatul Ulama berdiri menjadi sebuah organisasi yang lebih modern. Kiprahnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi tetap menjadi spirit yang mendasari aktivitasnya. Ada satu peristiwa masa lalu yang layak direnungkan. Pada tahun 1930, NU membuat program, mempersilahkan warganya memasang lambang NU dan merek Nahdlatul Ulama pada setiap produknya, seperti pakaian, sajadah, rokok dan sarung. Semua label dicetak di percetakan NU. Tiga contoh di atas cukup untuk dijadikan bukti betapa besarnya potensi ormas  dalam hal pemberdayaan ekonomi.

Hal ini penting pula dalam mengembalikan fungsi civil society Ormas, yang saat ini terkesan lebih pragmatis dan politis. Sehingga tidak hanya fokus pada dakwah, pendidikan dan sosial, tetapi juga menyentuh pada persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan untuk menegaskan kembali komitmen ormas  terhadap peningkatan kesejahteraan. Terhadap tantangan saat ini dan kedepan setidaknya ada agenda yang perlu dilakukan oleh pihak perbankan dan Ormas  dalam kaitannya dengan memperluas akses kredit usaha rakyat. Di antara agenda yang mendesak untuk segera dilakukan adalah MoU (nota kesefahaman) untuk melakukan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah berbasis komunitas, penguatan capacity building pengelolaan usaha berbasis komunitas hingga pada pelatihan-pelatihan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas. Komunitas yang dibangun ini tiada lain adalah UMKM itu sendiri, pilihan ini setidaknya didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, UMKM dapat menjadi basis ekonomi nasional. Sejarah membuktikan ketika umat menghadapi krisis ekonomi nasional, ekonomi kerakyatan, nama lain dari UMKM, ternyata memiliki ketangguhan yang luar biasa. UMKM ternyata bertahan dari gempuran krisis. Sebabnya adalah, UMKM berdasarkan pada ekonomi riil sebagaimana yang dipraktekkan masyarakat. Kedua, UMKM sepanjang dikelola dengan baik, profesional dan modern, dipastikan akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dalam menyerap tenaga kerja UMKM sebenarnya tidak memerlukan persyaratan yang kompleks. Kuncinya adalah kemauan dan kesungguhan. Ketiga, UMKM itu sendiri akan menghasilkan produk dalam bentuk barang murah yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Jika UMKM ini dapat berfungsi secara baik, maka pengangguran yang telah menjadi masalah bangsa yang sangat akut akan segera dapat diatasi

Tentu hal ini dapat menjadi jawaban atas tidak mudahnya pihak perbankan untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat miskin yang belum bankable, yang tentunya karakternya akan sangat berbeda dengan kelompok masyarakat yang sudah terbiasa berhubungan dengan lembaga keuangan atau perbankan.  Tentang adanya persepsi di masyarakat yang keliru terhadap keberadaan KUR. Hingga persoalan tentang harus dimilikinya cabang-cabang yang sangat luas sampai ke pelosok pedesaan, dan sumberdaya manusia untuk menjangkau nasabah KUR sampai ke tingkat pedesaan. Oleh sebab itu upaya memperluas akses dan kapasitas penyerapan KUR di Indonesia melalui pihak perbankan yang diinisiasi oleh beberapa Ormas di Indonesia perlu didukung semua pihak. Mengingat Ormas di Indonesia merupakan salah satu mitra penting perbankan karena mereka memiliki sumber daya yang besar, baik dari segi komposisi, kuantitas maupun kualitasnya. Ormas memiliki potensi yang besar untuk memotivasi masyarakat dengan ‘bahasa komunitas’ mereka. Komunitas pelaku usaha yang well educated diharapkan menjadi jembatan untuk memotivasi lingkungannya agar menjadi pelaku-pelaku usaha cerdas yang well informed. Sehingga peningkatan akses dan penyerapan KUR tidak hanya secara kuantitas, tetapi berarti juga dalam hal kualitas.